Page 616 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 616
Berikut ini gelombang demo-mogok nasional buruh menolak omnibus law UU Cipta Kerja:
Demak: Buruh Gelar Doa, Siap ke Jakarta
Ratusan buruh menggelar doa bersama agar putusan UU Cipta Kerja dapat diubah.
"Kemarin kita ada rencana orasi dari kawan-kawan di depan pintu gerbang, tapi dari kepolisian
tidak memberikan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) dan dibenturkan dengan aturan
protokol kesehatan COVID-19. Akhirnya kita bentuk di dalam perusahaan. Massa sekitar 300-an
dari karyawan shift satu dan tiga," kata koordinator massa, Poyo Widodo, saat dihubungi
detikcom, Selasa (6/10/2020).
Doa bersama tersebut, lanjut Poyo, bermaksud sebagai wujud perlawanan dari daerah terkait
disahkannya UU Cipta Kerja.
Pihaknya mengaku akan terus melakukan perlawanan terkait Omnibus Law yang sudah sah
tersebut. Dirinya mengatakan akan ikut ke Jakarta melakukan demo besar-besaran.
Cirebon: Buruh Demo DPRD
Massa buruh yang tergabung Serikat Pekerja Nasional (SPN) Cirebon Raya berunjuk rasa di
gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Massa menolak omnibus law UU Cipta Kerja.
Massa SPN Cirebon Raya itu menyoroti sejumlah pasak yang dinilai merugikan buruh. Beberapa
menit setelah berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Cirebon, sejumlah perwakilan
buruh beraudiensi dengan Kabag Persidangan DPRD Kabupaten Cirebon. Sayangnya, sejumlah
anggota DPRD tak bisa menemui buruh. Sebab kunjungan kerja (kunker) ke luar kota.
SPN Cirebon Raya menegaskan akan kembali berunjuk rasa dengan massa yang lebih banyak.
Sebab belum mendapatkan jawaban dari DPRD Kabupaten Cirebon.
Surabaya: Buruh Tuntut Jokowi Keluarkan Perppu
Ratusan buruh sudah bergerak dari kawasan Kebun Binatang Surabaya (KBS). Mereka menuju
DPRD Jatim untuk demo menolak omnibus law UU Cipta Kerja.
Dari KBS, mereka melewati Jalan Diponegoro. Kemudian menuju Jalan Darmo dan Jalan Basuki
Rahmat. Lalu akan melewati Jalan Bubutan menuju DPRD Jatim di Jalan Indrapura.
Para buruh iring-iringan menggunakan motor dengan diawali mobil komando lengkap dengan
sound system. Iring-ringan buruh juga dikawal polisi.
"Karena dengan adanya undang-undang omnibus law ini, kami meminta kepada DPRD Provinsi
dan Ibu Gubernur untuk mendesak kepada Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi
mengeluarkan Perppu, sebagai pengganti Undang-Undang Omnibus Law," kata Marzuki,
koordinator GARANG, kepada detikcom, Selasa (6/10/2020).
Menurut Marzuki, aksi hari ini sekadar pemanasan saja. Mereka akan menggelar aksi lanjutan
pada 8 Oktober mendatang, dengan jumlah massa yang lebih besar.
Andika, perwakilan SPKEP SPSI menegaskan selama Omnibus Law ada, haram memilih parpol
yang mendukung UU tersebut. Ia juga meminta Presiden Jokowi menerbitkan Perppu (Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang) sebagai pengganti omnibus law UU Cipta Kerja.
"Haram memilih parpol yang mendukung UU tersebut. Ada 2 parpol yang tidak mendukung.
Apakah murni memperjuangkan hak pekerja, atau mengamankan konstituen di 2024. Kita nggak
tahu tujuannya. Tapi kita minta Pak Presiden untuk mengeluarkan Perppu," tambahnya.
615
