Page 673 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 673
Judul Aturan Baru PHK Pekerja dalam Omnibus Law Ciptaker
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201005201259-532-
554680/aturan-baru-phk-pekerja-dalam-omnibus-law-ciptaker
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-06 20:15:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Pemerintah mengubah sejumlah ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) dalam Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perubahan tersebut tertuang dalam
Omnibus Law Cipta Kerja ( Ciptaker ) yang disahkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna kemarin,
Senin (5/10). Melalui UU Ciptaker, perusahaan tak perlu mengajukan permohonan penetapan
pemutusan PHK secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Sebab, Pasal 81 poin 39 UU Ciptaker menghapuskan Pasal 152 UU Ketenagakerjaan.
ATURAN BARU PHK PEKERJA DALAM OMNIBUS LAW CIPTAKER
Jakarta - Pemerintah mengubah sejumlah ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) dalam
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perubahan tersebut tertuang
dalam Omnibus Law Cipta Kerja ( Ciptaker ) yang disahkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna
kemarin, Senin (5/10).
Melalui UU Ciptaker, perusahaan tak perlu mengajukan permohonan penetapan pemutusan PHK
secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sebab, Pasal 81
poin 39 UU Ciptaker menghapuskan Pasal 152 UU Ketenagakerjaan. Untuk diketahui, Pasal 152
UU Ketenagakerjaan menyatakan permohonan penetapan PHK diajukan secara tertulis kepada
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya.
Selanjutnya, penetapan atas permohonan PHK hanya dapat diberikan oleh lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial jika ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah
dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan.
Pemerintah juga menghapuskan kewenangan PHK di tangan lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial apabila keputusan PHK alot antara pengusaha dan pekerja. Ketentuan ini
sebelumnya tercantum dalam Pasal 151 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi dalam hal
perundingan benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan
hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
672
