Page 674 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 674
Namun, pada Omnibus Law Ciptaker ,bunyi pasal itu diubah melalui Pasal 81 poin 37, sehingga
dalam hal perundingan bipartit (pengusaha dan pekerja) tidak mendapatkan kesepakatan maka
pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai mekanisme penyelesaian
perselisihan hubungan industrial.
Tak hanya itu, UU Ciptaker juga membatasi akses buruh kepada lembaga perselisihan hubungan
industrial. Ini tercantum melalui penghapusan Pasal 171 UU Ketenagakerjaan melalui Pasal 81
poin 60 UU Ciptaker.
Sebelumnya, Pasal 171 menyatakan jika pekerja/buruh yang mengalami PHK tanpa penetapan
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang, dan pekerja/buruh
yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka
pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan
industrial dalam waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal dilakukan PHK.
Selain itu, pemerintah melonggarkan alasan PHK melalui tambahan alasan PHK lainnya, dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Ini tertuang dalam
tambahan Pasal 154A dalam UU Ciptaker.
Selain itu, pemerintah menghapus kesempatan bagi pekerja untuk mengajukan PHK karena
alasan tertentu seperti tertuang dalam Pasal 169 UU Ketenagakerjaan melalui Pasal 81 poin 58
UU Ciptaker.
Bunyi Pasal 169 yang dihapus yakni, pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan PHK kepada
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, apabila perusahaan menganiaya,
menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh.
Lalu, perusahaan tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 bulan
berturut-turut atau lebih dan tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/
buruh.
Ayat selanjutnya menjelaskan PHK dengan alasan tersebut maka pekerja berhak mendapat uang
pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.
Terkait pesangon, UU Ciptaker juga meniadakan setidaknya 5 pasal mengenai pemberian
pesangon. Imbasnya, pekerja terancam tidak menerima pesangon ketika mengundurkan diri,
mengalami PHK dengan alasan tertentu, dan meninggal dunia.
Pertama , pasal 81 poin 51 UU Ciptaker menghapus ketentuan Pasal 162 UU Ketenagakerjaan
yang berisi aturan penggantian uang pesangon bagi pekerja yang mengundurkan diri.
Kedua , pasal 81 poin 52 UU Ciptaker menghapus pasal 163 di UU Ketenagakerjaan terkait
dengan pemberian uang pesangon apabila terjadi PHK akibat perubahan status, penggabungan,
peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan.
Ketiga , pasal 81 poin 53 UU Ciptaker menghapus pasal 164 UU Ketenagakerjaan yang mengatur
pemberian uang pesangon apabila terjadi PHK akibat perusahaan mengalami kerugian secara
terus menerus selama 2 tahun atau keadaan memaksa ( force majeur ).
Keempat , pasal 81 poin 54 UU Ciptaker menghapus pasal 165 pada UU Ketenagakerjaan terkait
pemberian uang pesangon apabila terjadi PHK karena perusahaan pailit.
Kelima , pasal 81 poin 55 UU Ciptaker menghapus pasal 166 UU Ketenagakerjaan tentang
pemberian pesangon kepada ahli waris apabila pekerja atau buruh meninggal dunia..
673
