Page 729 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 729
Polda Metro Jaya telah melarang demonstrasi di depan Gedung DPR RI saat pembahasan dan
pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja . Hal ini merupakan tindak lanjut dari surat Telegram
Rahasia (TR) Kapolri Jenderal Idham Azis.
Dalam TR bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 per tanggal 2 Oktober 2020, Idham melarang
adanya unjuk rasa di tengah pandemi Covid-19.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan
berbagai serikat buruh akan tetap menggelar aksi mogok nasional sepanjang tanggal 6 hingga
8 Oktober 2020. Hal ini menanggapi disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh DPR RI pada
hari ini, Senin, 5 Oktober 2020.
Said menyatakan mogok dilakukan berdasarkan UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No 21 Tahun 2000, khususnya Pasal 4 tentang
fungsi serikat pekerja yang termasuk merencanakan dan melaksanakan pemogokan. Lebih
lanjut, ia menambahkan dasar hukum aksi ini yaitu UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU
No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP), Jumisih mengatakan buruh yang tergabung
dalam organisasinya juga bakal melakukan mogok nasional di masing-masing lokasi industri.
Pada acara puncak, mereka baru bergabung di satu tempat untuk menggelar demo buruh.
"Tanggal 8 Oktober disatukan ke DPR," kata dia kepada Tempo pada Selasa, 6 Oktober 2020.
728
