Page 732 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 732
Bahkan pemerintah meyakini UU Cipta Kerja akan melindungi para pekerja, terutama bagi yang
terkena PHK perusahaan.
"(Perlindungan) Melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)," ujarnya.
Ida menyebut ada dua hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk meyakinkan masyarakat bahwa
UU Cipta Kerja membawa manfaat.
Pertama, mengintensifkan dialog dengan pemangku kepentingan, utamanya unsur
pekerja/buruh dan pengusaha.
Dialog ini akan dibantu jejaring kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah,
khususnya dinas-dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan di daerah.
Kedua, pemerintah akan menyusun peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja dalam bentuk
peraturan pemerintah dan peraturan lain di bawahnya.
Aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja diyakini akan membuat para pekerja amanat perlindungan
terhadap hak-hak pekerja atau buruh dapat segera dijalankan.
Sebelumnya, DPR telah mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang
melalui rapat paripurna, Senin (5/10/2020).
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengetuk palu tanda pengesahan setelah mendapatkan
persetujuan dari semua peserta rapat.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas dalam pemaparannya di rapat
paripurna menjelaskan, RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3
Oktober 2020.
RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal.
Sementara itu buruh mulai melakukan aksi mogok kerja nasional yang akan berlangsung selama
tiga hari yakni 6-8 Oktober 2020. Aksi mogok ini bentuk kekecewaan buruh atas disahkannya
UU Cipta Kerja.
731
