Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JULI 2021
P. 102
KSPI MINTA PEMERINTAH JAMIN PPKM DARURAT TIDAK TIMBULKAN LEDAKAN
PHK
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila, JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta pemerintah untuk memastikan berlakukan PPKM
tidak merugikan pekerja/buruh.
Berkaca kebijakan pembatasan sebelumnya, Said Iqbal khawatir akan banyak buruh dirumahkan
kemudian dipotong gaji apalagi sampai menimbulkan ledakan PHK .
"Harus disadari, tidak hanya dampak kesehatan yang kita hadapi. Tetapi juga akibat negatifnya
bisa berdampak pada ekonomi," kata Said Iqbal menanggapi kebijakan Pemberlakukan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat 3-20 Juli, Kamis (1/7/2021).
Menurutnya, bukan tidak mungkin PPKM darurat ini akan berdampak PHK besar-besar seperti
kasus Giant.
Terlebih lagi beberapa sektor usaha krusial seperti retail, logistik, perhotelan, transportasi,
makanan, tekstil, komponen elektronik, hingga komponen otomotif.
"Kami meminta bantuan subsidi upah dilanjukan kembali. Bagi perusahaan yang mampu, harus
membayar upah secara penuh dan tidak dipotong," ucap Said Iqbal .
"Kalau kemudian terjadi PHK, kami meminta pengusaha membayar pesangon tidak
menggunakan omnibus law UU Cipta Kerja, tetapi menggunakan aturan lama seperti yang diatur
dalam PKB atau UU No 13 Tahun 2003," tegasnya.
Lebih lanjut, KSPI memandang bahwa omnibus law bukan jawaban terhadap ancaman ledakan
PHK di tengah pandemi yang kian meningkat.
Karena itu, pihaknya meminta agar omnibus law UU Cipta Kerja segera dicabut.
101
