Page 107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JULI 2021
P. 107
Berkaca pada awal terjadinya pandemi, banyak buruh yang dirumahkan dan kemudian
kehilangan pekerjaan. Akibatnya daya beli buruh akan turun, yang berdampak pada menurunnya
konsumsi. Menurunnya konsumsi akan berakibat pada pertumbuhan ekonomi yang negatif. Jika
ini terjadi, resesi akan semakin panjang.
"Kami meminta bantuan subsidi upah dilanjutkan kembali. Bagi perusahaan yang mampu, harus
membayar upah secara penuh dan tidak dipotong. Kalau kemudian terjadi PHK, kami meminta
pengusaha membayar pesangon tidak menggunakan omnibus law UU Cipta Kerja, tetapi
menggunakan aturan lama seperti yang diatur dalam PKB atau UU No 13 Tahun 2003," tegasnya.
Menurutnya, bukan tidak mungkin PPKM darurat ini akan berdampak PHK besar-besar seperti
kasus Giant. Terutama terhadap perusahaan retail, logistik, perhotelan, transportasi, makanan,
tekstil, komponen elektronik, hingga komponen otomotif.
Keempat, tegas Said Iqbal, omnibus law bukan jawaban terhadap ancaman ledakan PHK di
tengah pandemi yang kian meningkat. Karena itu, pihaknya meminta agar omnibus law UU Cipta
Kerja segera dicabut.
"Kami bersama pemerintah siap berjibaku untuk menurunkan Covid-19 dengan mendukung
langkah pemerintah memberlakukan PPKB darurat dengan mempertimbangkan efek kesehatan
dan ekonomi," jelas Said Iqbal.
106
