Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JULI 2021

ADA KEBIJAKAN PPKM DARURAT, KEMENAKER HIMBAU PERUSAHAAN TIDAK
LAKUKAN PHK
Pemerintah memutuskan untuk menerapkan PPKM darurat pada 3 Juli sampai 20 Juli di Pulau
Jawa dan Pulau Bali. Hal ini untuk menekan angka penularan Covid-19.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Anwar Sanusi meminta
perusahaan untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah pandemi Covid-
19. Terlebih saat pelaksanaan PPKM darurat. Ia mendorong perusahaan dan pekerja untuk tetap
menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang kondusif.

"Kami tentunya sangat mengharapkan untuk tetap bisa menciptakan kondisi ketenagakerjaan
yang kondusif dengan sebisa mungkin bisa diambil solusi dua belah pihak yang terbaik melalui
dialog bipartit," ujar Anwar kepada Kontan.co.id, Kamis (1/7).

Anwar mengatakan, Kemenaker akan terus melakukan pemantauan kondisi ketenagakerjaan
saat penerapan PPKM darurat. Termasuk kemungkinan adanya dampak penerapan PPKM darurat
terhadap kondisi ketenagakerjaan. "Kita sedang telaah," ucap dia.

Kemenaker, lanjut Anwar, saat ini juga tengah mengkaji kemungkinan pemberian sanksi
dan/atau disinsentif bagi perusahaan yang sengaja melakukan PHK dengan alasan adanya PPKM
darurat, padahal perusahaan masih dalam kondisi yang cukup baik. "Sedang kita godok opsinya,"
tutur Anwar.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, PPKM darurat akan dilakukan mulai tanggal 3 Juli
hingga 20 Juli 2020. Pemerintah berharap PPKM darurat mampu menekan laju penyebaran
Covid-19. "Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga
20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali," ujar Presiden Joko Widodo dalam keterangan resmi di
Istana Merdeka, Kamis (1/7).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan
memastikan bahwa pemerintah akan kembali memberikan bantuan sosial kepada masyarakat
yang terkena dampak selama pemberlakuan PPKM Darurat.

Luhut mengatakan, selama PPKM darurat, pemerintah akan meningkatkan bantuan sosial kepada
masyarakat yang terkena dampak. Pemerintah juga mengusahakan tingkat kemiskinan dapat
terjaga meskipun ada PPKM darurat.

"Pemerintah akan melakukan yang terbaik atas nama rakyat demi menjaga keselamatan,
kesehatan dan juga kesejahteraan masyarakat imbas dari PPKM Darurat ini. Untuk itu saya minta
bantuan dari para Menteri terkait dan jajaran supaya memastikan bantuan sosial dapat
disalurkan dengan cepat dan tepat sasaran," terang Menko Luhut.

108