Page 111 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JULI 2021
P. 111
JALIN KERJA SAMA DENGAN KADIN, MENTERI PPPA BERHARAP PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN MAKIN KUAT
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menandatangani
nota kesepahaman dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia ( Kadin ), di Kendari, Sulawesi
Tenggara.
Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati berharap, kerja sama terkait pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak terkait dunia usaha makin kuat serta terarah.
"Kesepakatan ini juga tidak hanya sebagai dokumen, tetapi harus menjadi tanggung jawab dan
komitmen bersama untuk memberdayakan serta melindungi perempuan dan anak di seluruh
Indonesia," ujar Bintang, dikutip dari siaran pers, Kamis (1/7/2021).
Bintang mengatakan, kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan
produktivitas perempuan pelaku usaha di bidang ekonomi, sosial, dan hukum, serta pemenuhan
hak anak.
Ia mengatakan, kerja sama tersebut juga dapat menjadi kekuatan dalam mempercepat
pencapaian isu-isu prioritas pembangunan PPPA. Khususnya, pada isu terkait kewirausahaan
perempuan dan penurunan pekerja anak.
"Untuk mencapai isu-isu prioritas PPPA kami tidak dapat bekerja sendiri. Dibutuhkan sinergi yang
kuat antar pilar-pilar pembangunan," kata Bintang.
Menurut Bintang, berbagai intervensi harus dilakukan dari berbagai sisi agar ketimpangan yang
masih terbuka dapat ditutup.
Nota kesepahaman ini mencakup penguatan kapasitas dan promosi bagi perempuan pelaku
usaha, peningkatan perlindungan hak perempuan serta pencegahan kekerasan dan diskriminasi
terhadap perempuan di tempat kerja.
Kemudian, pencegahan pekerja anak dan peningkatan corporate social responsibility (CSR) untuk
meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan Kadin, Nita Yudi
mengatakan, diskriminasi tenaga kerja dapat menghambat partisipasi perempuan di bidang
ekonomi.
"Masih banyak tenaga kerja perempuan yang diperlakukan secara tidak adil, mengalami
pelecehan sehingga perlu upaya dan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan yang
menjamin hak-hak dasar pekerja perempuan," ujar dia.
Selain itu, akses dan kontrol terhadap manfaat keterampilan pun disebutkannya masih
didominasi oleh laki-laki.
Oleh karena itu, pendidikan vokasi diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu dan
peningkatan kegiatan ekonomi. Khususnya bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia
perempuan.
"Pada akhirnya, pertumbuhan Indonesia bisa berkualitas apabila sumber daya manusianya juga
berkualitas," ucap dia.
Nantinya, nota kesepahaman itu akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
Selanjutnya akan dibentuk kelompok kerja bersama, rencana aksi, sehingga akan melahirkan
berbagai program dan kegiatan yang bermanfaat bagi perempuan dan anak Indonesia.
110
