Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JULI 2021

DUKUNG PPKM DARURAT, BURUH WASPADAI ANCAMAN PHK

Jakarta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendukung penerapan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat untuk menekan kasus pandemi Covid-19 .
Namun ada sejumlah catatan antara lain agar penerapan PPKM darurat tidak membuat buruh
semakin tertekan, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi.

Presiden KSPI, Said Iqbal, menyampaikan empat sikap buruh terkait pemberlakukan PPKM
darurat mulai 3 hingga 20 Juli 2021.

Pertama, kata Said Iqbal, KSPI dan buruh Indonesia mendukung langkah-langkah Pemerintah
Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo untuk menekan angka pandemi melalui kegiatan
PPKM. Hal ini agar penyebaran Covid-19 tidak meluas, bertambah, dan tidak membuat angka
kematian akibat Covid-19 semakin meningkat.

Said Iqbal meminta, mengimbau dan meminta kepada buruh di seluruh Indonesia untuk
mengikuti protokol kesehatan dan mengikuti arahan pemerintah selama pemberlakukan PPKM.
Dalam kaitan dengan itu, pengusaha harus menyediakan segala fasilitas terkait protokol
kesehatan.

"Perusahaan harus menyediakan masker, hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan pemberlakuan
jarak agar tidak terlalu mendekat saat berlangsungnya proses produksi, makan siang, tempat
ibadah di lingkungan perusahaan dan tempat parkir," kata Said Iqbal dalam keterangannya pada
Kamis (1/7/2021).

Sementara bagi perusahaan yang tidak mampu, menurutnya, pemerintah daerah dan pusat
wajib memberikan bantuan menyediakan alat untuk memenuhi protokol kesehatan secara gratis.

Kedua, fakta di lapangan, angka kematian dan penderita Covid-19 di cluster buruh dan
keluarganya terus meningkat. Hal ini menjadi persoalan mendasar, sehingga muncul
kecenderungan untuk mendahulukan aspek kesehatan atau ekonomi.

Menurut Said Iqbal, biasanya ketika buruh diketahui terpapar Covid-19 di lingkungan
perusahaan, buruh cenderung diminta melakukan isolasi mandiri di rumah. Mereka tidak melapor
ke Satgas setempat. Karena jika ini dilakukan, akan dilakukan penutupan sementara perusahaan
selama 10 sampai 14 hari.

Di sisi lain, pihak perusahaan keberatan dengan dilakukan penutupan sementara. Sehingga agar
tidak sampai ditutup, perusahaan yang buruhnya terpapar Covid-19 cenderung tidak mau
mengumumkan.

"Akibatnya, buruh yang melakukan isolasi mandiri di rumah menularkan kepada keluarga. Inilah
yang menjelaskan klaster pabrik sekarang merambah ke klaster keluarga," tutur Said Iqbal.
Laporan yang diterima KSPI dalam sebulan ini, di wilayah Jabodetabek saja setidaknya 15 orang
buruh meninggal dunia. Oleh sebab itu, KSPI meminta agar perusahaan dan pemerintah
memberikan obat-obatan dan perawatan yang secukupnya secara gratis kepada buruh yang
terpapar Covid-19 dan harus melakukan isolasi mandiri.

Ketiga, KSPI meminta pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja, Menko Perekonomian,
dan Menteri Perindustrian untuk memastikan pemberlakuan PPKM tidak menyebabkan buruh
dirumahkan kemudian dipotong gaji, dan terlebih lagi jangan sampai ada ledakan PHK.
"Harus disadari, tidak hanya dampak kesehatan yang kita hadapi. Tetapi juga akibat negatifnya
bisa berdampak pada ekonomi," kata Said Iqbal.

105