Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JULI 2021
P. 51
Judul Ada PPKM Darurat, Kemenaker Minta Pengusaha Tidak Lakukan PHK
Nama Media kompas.com
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/07/01/220000126/ada-ppkm-
darurat-kemenaker-minta-pengusaha-tidak-lakukan-phk
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-07-01 22:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kami tentunya sangat mengharapkan
untuk tetap bisa menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang kondusif dengan sebisa mungkin
bisa diambil solusi dua belah pihak yang terbaik melalui dialog bipartit
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kita sedang telaah
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Sedang kita godok opsinya
positive - Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) Saya memutuskan untuk memberlakukan
PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali
positive - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia)
Pemerintah akan melakukan yang terbaik atas nama rakyat demi menjaga keselamatan,
kesehatan dan juga kesejahteraan masyarakat imbas dari PPKM Darurat ini. Untuk itu saya minta
bantuan dari para Menteri terkait dan jajaran supaya memastikan bantuan sosial dapat
disalurkan dengan cepat dan tepat sasaran
Ringkasan
Pemerintah memutuskan untuk menerapkan PPKM darurat pada 3 Juli sampai 20 Juli di Pulau
Jawa dan Pulau Bali. Hal ini untuk menekan angka penularan Covid-19. Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ), Anwar Sanusi meminta perusahaan untuk tidak
melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah pandemi Covid-19. Terlebih saat
pelaksanaan PPKM darurat. Ia mendorong perusahaan dan pekerja untuk tetap menciptakan
kondisi ketenagakerjaan yang kondusif.
ADA PPKM DARURAT, KEMENAKER MINTA PENGUSAHA TIDAK LAKUKAN PHK
Pemerintah memutuskan untuk menerapkan PPKM darurat pada 3 Juli sampai 20 Juli di Pulau
Jawa dan Pulau Bali. Hal ini untuk menekan angka penularan Covid-19.
50
