Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JULI 2021
P. 56

bekerja di luar daerah seperti Muara Baru Jakarta, Benoa, Bali dan Dobo, Kepulauan Aru, Maluku
              serta yang bekerja di luar negeri terutama di Taiwan.
              "Melihat  potret dan  kondisi  di  atas,  tak  bisa di pungkiri,  AKP  merupakan  profesi  dan  pilihan
              pekerjaan bagi sebagian masyarakat kota Bitung. Namun demikian, berdasarkan laporan Fishers
              Center  Bitung,  pada  tahun  2020  beberapa  kasus  yang  menonjol  dan  sering  dilaporkan  AKP
              adalah  pemotongan  gaji,  gaji  yang  tidak  dibayar,  jaminan  sosial  dan  keselamatan  kerja,"
              katanya.

              Sementara itu, Fasilitator Lapangan DFW Indonesia untuk SAFE Seas Project, Laode Hardiani
              mengatakan  surat  edaran  tersebut  merupakan  bentuk  terobosan  dan  inovasi  pemerintah
              kelurahan  untuk  meminimalisasi,  mencegah  dan  memantau  pergerakan  warga  yang  akan
              bekerja di kapal ikan domestik maupun migran.

              "Surat edaran tersebut sebagai bentuk pencegahan kerja paksa dan edukasi warga Bitung yang
              akan  bekerja  di  industry  penangkapan  ikan  karena  memuat  ketentuan  dan  syarat  bagi  AKP
              domestik, migran, pemilik kapal dan perusahaan penangkapan ikan domestik dalam melakukan
              rekruitmen AKP," kata Laode Hardiani

              Surat Edaran Lurah Aertembaga Satu No. 09/SE/AGA I/VII/2021 tertanggal 29 Juni 2021 memuat
              persyaratan awak kapal perikanan yang akan bekerja di kapal ikan domestik.

              Persyaratan tersebut antara lain berumur paling sedikit delapan belas tahun dan memiliki kartu
              identitas  diri,  sehat  jasmani  dan  rohani  sesuai  hasil  pemeriksaan  kesehatan,  memiliki  buku
              pelaut, memiliki sertifikat keterampilan, terdaftar sebagai peserta jaminan sosial dan memiliki
              Perjanjian Kerja Laut.

              Sementara untuk AKP migran ketentuan itu ditambahkan syarat harus memiliki paspor dan visa,
              serta melapor diri ke kantor kelurahan pada saat pemberangkatan dan kembali berlayar.

              Lurah  Aertembaga  Satu,  Enggelien  Selvia  Kojoh  mengatakan  sangat  menyambut  baik  dan
              mendukung  surat  edaran  tersebut  sebagai  bentuk  perhatian  pemerintah  kota  Bitung  dalam
              memberikan perlindungan kepada awak kapal perikanan.

              "Kelurahan Aertembaga Satu merupakan salah satu kantong dan penyuplai AKP di perusahaan
              penangkapan ikan di Bitung sehingga kami perlu memberikan proteksi dini bagi mereka," kata
              Selvia.

              Surat edaran ini selanjutnya akan disosialisasikan kepada warga dan pemerintah kelurahan akan
              membuat pendataan dan menyediakan sistim pendaftaran atau lapor diri bagi AKP yang akan
              bekerja di kapal ikan domestik dan migran.






















                                                           55
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61