Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JULI 2021
P. 60

SOAL PPKM DARURAT, KSPI MINTA PERUSAHAAN SEDIAKAN MASKER HINGGA
              HANDSANITAZER BAGI PEKERJA
              Presiden  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (  KSPI  )  Said  Iqbal  meminta  perusahaan
              menyediakan  fasilitas  protokol  kesehatan  di  tengah  pelaksanaan  Pemberlakuan  Pembatasan
              Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat untuk wilayah Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021.

              "Perusahaan harus menyediakan masker, hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan pemberlakuan
              jarak agar tidak terlalu mendekat saat berlangsungnya proses produksi, makan siang, tempat
              ibadah di lingkungan perusahaan dan tempat parkir," ujar Said dalam keterangan tertulis, Kamis
              (1/7/2021).
              Said  mengatakan,  jika  terdapat  perusahaan  yang  tidak  mampu,  pemerintah  daerah  maupun
              pusat wajib memberikan bantuan untuk menyediakan alat guna memenuhi protokol kesehatan
              secara gratis.

              Selain itu, Said juga mengungkapkan bahwa selama ini terdapat permasalahan mendasar yang
              dihadapi buruh, yakni adanya klaster penyebaran Covid-19 di komunitas buruh.

              Selama ini, apabila terdapat buruh yang terpapar Covid-19, pihak perusahaan hanya meminta
              untuk  melakukan  isolasi  mandiri  tanpa  melapor  ke  Satuan  Tugas  Penanganan  Covid-19
              setempat.

              Sebab, jika ini dilakukan, perusahaan akan dikenakan penutupan sementara selama 10-14 hari
              ke depan.

              "Perusahaan keberatan dengan dilakukan penutupan sementara," kata Said.

              Berdasarkan laporan yang diterima KSPI, setidaknya terdapat 15 buruh meninggal dunia setelah
              terpapar Covid-19.

              Data tersebut berasal dari buruh di wilayah Jabodetabek sepanjang sebulan terakhir ini.
              "Kami  meminta  agar  buruh  yang  terpapar  Covid-19  dan  harus  melakukan  isolasi  mandiri,
              perusahaan dan pemerintah memberikan obat-obatan dan perawatan yang secukupnya secara
              gratis," terang Said.

              Diketahui, kebijakan PPKM darurat untuk Jawa-Bali telah diumumkan Presiden Joko Widodo,
              Kamis (1/7/2021).

              Langkah  itu  ditempuh  dalam  merespons  tingginya  lonjakan  kasus  Covid-19  beberapa  waktu
              terakhir akibat penyebaran varian baru virus corona.

              "Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021
              khusus di Jawa dan Bali," kata Jokowi melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.
              Adapun pelaksana PPKM Darurat ini diterapkan di 48 kabupaten/kota dengan asesmen situasi
              pandemi level 4 dan 74 kabupaten/kota dengan asesmen situasi pandemi level 3 di Pulau Jawa
              dan Bali.

              Indikator daerah yang masuk kategori level 3 adalah kasus Covid-19 terdata 50-150 per 100.000
              penduduk per minggu, lalu perawatan di rumah sakit 10-30 per 100.000 penduduk perr minggu.
              Kemudian, kematian 2-5 per 100.000 penduduk per minggu.

              Sementara  itu,  level  4,  kasus  sebanyak  lebih  dari  150  per  100.000  penduduk  per  minggu,
              perawatan di rumah sakit lebih dari 30 per 100.000 penduduk per minggu dan kasus kematian
              lebih dari 5 per 100.000 penduduk per minggu.

                                                           59
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65