Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JULI 2021

Menurut Said Iqbal, biasanya ketika buruh diketahui terpapar Covid-19 di lingkungan
perusahaan, buruh cenderung diminta melakukan isolasi mandiri di rumah. Mereka tidak melapor
ke Satgas setempat. Karena jika ini dilakukan, akan dilakukan penutupan sementara perusahaan
selama 10 sampai 14 hari.

“Perusahaan keberatan dengan dilakukan penutupan sementara. Agar jangan sampai ditutup,
perusahaan yang buruhnya terpapar Covid-19 cenderung tidak mau mengumumkan. Akibatnya,
buruh yang melakukan isolasi mandiri di rumah menularkan kepada keluarga. Inilah yang
menjelaskan klaster pabrik sekarang merambah ke klaster keluarga,"jelasnya.

Dalam sebulan ini, kata Said, dari laporan yang diterima KSPI, di wilayah Jabodetabek saja
setidaknya 15 orang buruh meninggal dunia.

“Kami meminta agar buruh yang terpapar Covid-19 dan harus melakukan isolasi mandiri,
perusahaan dan pemerintah memberikan obat-obatan dan perawatan yang secukupnya secara
gratis,” kata Said.
Ketiga, KSPI meminta pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja, Menko Perekonomian,
dan Menteri Perindustrian untuk memastikan berlakukan PPKM darurat tidak menyebabkan
buruh dirumahkan kemudian dipotong gaji dan terlebih lagi jangan sampai ada ledakan PHK.

“Harus disadari, tidak hanya dampak kesehatan yang kita hadapi. Tetapi juga akibat negatifnya
bisa berdampak pada ekonomi,” kata Said.

Berkaca pada awal terjadinya pandemi, banyak buruh yang dirumahkan dan kemudian
kehilangan pekerjaan. Akibatnya daya beli buruh akan turun, yang berdampak pada menurunnya
konsumsi. Menurunnya konsumsi akan berakibat pada pertumbuhan ekonomi yang negatif. Jika
ini terjadi,resesi akan semakin panjang.

“Kami meminta bantuan subsidi upah dilanjukan kembali. Bagi perusahaan yang mampu, harus
membayar upah secara penuh dan tidak dipotong. Kalau kemudian terjadi PHK, kami meminta
pengusaha membayar pesangon tidak menggunakan omnibus law UU Cipta Kerja, tetapi
menggunakan aturan lama seperti yang diatur dalam PKB atau UU No 13 Tahun 2003,” tegasnya.

Menurutnya, bukan tidak mungkin PPKM darurat ini akan berdampak PHK besar-besar seperti
kasus Giant. Terutama terhadap perusahaan retail, logistik, perhotelan, transportasi, makanan,
tekstil, komponen elektronik, hingga komponen otomotif.

Keempat, tegas Said, omnibus law bukan jawaban terhadap ancaman ledakan PHK di tengah
pandemi yang kian meningkat. Karena itu, pihaknya meminta agar omnibus law UU Cipta Kerja
segera dicabut.

63