Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JULI 2021

Judul 4 Maklumat Pentolan Buruh atas Penerapan PPKM Darurat
Nama Media sindonews.com
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/471736/34/4-maklumat-pentolan-
buruh-atas-penerapan-ppkm-darurat-1625141239
Jurnalis Michelle Natalia
Tanggal 2021-07-01 20:57:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan

Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan pengurus pusat
(Governing Body) ILO, menyampaikan empat pandangan atas penerapan PPKM darurat yang
berlaku di Jawa dan Bali dari 3 hingga 20 Juli 2021. Pertama, KSPI dan buruh Indonesia
mendukung langkah-langkah Pemerintah Indonesia untuk menekan angka pandemi Covid-19
melalui kegiatan PPKM darurat, agar penyebaran Covid-19 tidak meluas, bertambah, dan tidak
membuat angka kematian akibat Covid-19 kian meningkat.

4 MAKLUMAT PENTOLAN BURUH ATAS PENERAPAN PPKM DARURAT

Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan pengurus pusat
(Governing Body) ILO, menyampaikan empat pandangan atas penerapan PPKM darurat yang
berlaku di Jawa dan Bali dari 3 hingga 20 Juli 2021.

Pertama, KSPI dan buruh Indonesia mendukung langkah-langkah Pemerintah Indonesia untuk
menekan angka pandemi Covid-19 melalui kegiatan PPKM darurat, agar penyebaran Covid-19
tidak meluas, bertambah, dan tidak membuat angka kematian akibat Covid-19 kian meningkat.

Said meminta dan mengimbau kepada buruh di seluruh Indonesia untuk mengikuti protokol
kesehatan dan mengikuti arahan pemerintah selama pemberlakukan PPKM darurat. Dalam kaitan
dengan itu, pengusaha harus menyediakan segala fasilitas terkait protokol kesehatan.

“Perusahaan harus menyediakan masker, hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan pemberlakuan
jarak agar tidak terlalu mendekat saat berlangsungnya proses produksi, makan siang, tempat
ibadah di lingkungan perusahaan dan tempat parkir,” kata Said di Jakarta, Kamis(1/7/2021).

Sementara bagi perusahaan yang tidak mampu, pemerintah daerah dan pusat wajib memberikan
bantuan untuk menyediakan alat untuk memenuhi protokol kesehatan secara gratis.
Kedua, fakta di lapangan, angka kematian dan penderita Covid-19 di klaster buruh dan
keluarganya terus meningkat. Kondisi itu menjadi persoalan mendasar, apakah akan
mendahulukan aspek kesehatan atau ekonomi.

62