Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JULI 2021
P. 69
Judul Ketua DPD Minta Pemerintah Antisipasi Gelombang PHK saat PPKM
Darurat
Nama Media jawapos.com
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://www.jawapos.com/nasional/01/07/2021/ketua-dpd-minta-
pemerintah-antisipasi-gelombang-phk-saat-ppkm-darurat/
Jurnalis Gunawan Wibisono
Tanggal 2021-07-01 20:46:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, mendukung penerapan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang akan dimulai 3 Juli 2021. Meski begitu,
La Nyalla meminta agar pemerintah melakukan antisipasi dampak dari PPKM Darurat, di
antaranya gelombang PHK. Adapun pemerintah telah mengumumkan PPKM Darurat akan
dilakukan pada 3-20 Juli 2021 di Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan ini dikeluarkan untuk menekan
drastisnya lonjakan kasus Covid-19.
KETUA DPD MINTA PEMERINTAH ANTISIPASI GELOMBANG PHK SAAT PPKM
DARURAT
Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, mendukung penerapan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang akan dimulai 3 Juli 2021. Meski begitu,
La Nyalla meminta agar pemerintah melakukan antisipasi dampak dari PPKM Darurat, di
antaranya gelombang PHK.
Adapun pemerintah telah mengumumkan PPKM Darurat akan dilakukan pada 3-20 Juli 2021 di
Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan ini dikeluarkan untuk menekan drastisnya lonjakan kasus Covid-
19.
’’PPKM Darurat memang perlu dilakukan karena kondisi pandemi di Indonesia memasuki masa
kritis. Kita tahu penambahan kasus per harinya sudah mencapai lebih dari 20 ribu. Dengan PPKM
Darurat diharapkan terjadi penurunan penambahan kasus kurang dari 10 ribu per hari,” ujar La
Nyalla kepada wartawan, Kamis (1/7).
PPKM Darurat akan diberlakukan di 48 Kabupaten/Kota dengan asesmen situasi pandemi level 4
dan 74 Kabupaten/Kota dengan asesmen situasi pandemi level 3 di Pulau Jawa dan Bali.
Peraturan ini mewajibkan penerapan 100 persen work fom home (WFH) untuk sektor non
essential. Untuk sektor essential, diberlakukan 50 persen maksimum staf work from office (WFO)
dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100 persen maksimum staf
WFO dengan protokol kesehatan.
68
