Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JULI 2021

“Sementara bagi perusahaan yang tidak mampu, pemerintah daerah dan pusat wajib
memberikan bantuan untuk menyediakan alat untuk memenuhi protokol kesehatan secara
gratis,” lanjutnya.

Kedua, fakta di lapangan, angka kematian dan penderita Covid-19 di klaster buruh dan
keluarganya terus meningkat. Hal ini menjadi persoalan mendasar, akan mendahulukan aspek
kesehatan atau ekonomi.

Menurut Said Iqbal, biasanya ketika buruh diketahui terpapar Covid-19 di lingkungan
perusahaan, buruh cenderung diminta melakukan isolasi mandiri di rumah. Mereka tidak melapor
ke Satgas setempat. Karena jika ini dilakukan, akan dilakukan penutupan sementara perusahaan
selama 10 sampai 14 hari.

“Perusahaan keberatan dengan dilakukan penutupan sementara,” ujarnya.

Supaya tidak tutup, perusahaan yang buruhnya terpapar Covid-19 cenderung tidak mau
mengumumkan. Akibatnya, buruh yang melakukan isolasi mandiri di rumah menularkan kepada
keluarga. Inilah yang menjelaskan klaster pabrik sekarang merambah ke klaster keluarga.

Dalam sebulan ini, kata Said Iqbal, dari laporan yang diterima KSPI, di wilayah Jabodetabek saja
setidaknya 15 orang buruh meninggal dunia.

“Kami meminta agar buruh yang terpapar Covid-19 dan harus melakukan isolasi mandiri,
perusahaan dan pemerintah memberikan obat-obatan dan perawatan yang secukupnya secara
gratis,” katanya.

Ketiga, KSPI meminta pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja, Menko Perekonomian,
dan Menteri Perindustrian untuk memastikan berlakukan PPKM tidak menyebabkan buruh
dirumahkan kemuadian dipotong gaji dan terlebih lagi jangan sampai ada ledakan PHK.
“Harus disadari, tidak hanya dampak kesehatan yang kita hadapi. Tetapi juga akibat negatifnya
bisa berdampak pada ekonomi,” katanya.

Berkaca pada awal terjadinya pandemi, banyak buruh yang dirumahkan dan kemudian
kehilangan pekerjaan.

Akibatnya, daya beli buruh akan turun, yang berdampak pada menurunnya konsumsi.
Menurunnya konsumsi akan berakibat pada pertumbuhan ekonomi yang negatif. Jika ini
terjadi,resesi akan semakin panjang.

“Kami meminta bantuan subsidi upah dilanjukan kembali. Bagi perusahaan yang mampu, harus
membayar upah secara penuh dan tidak dipotong. Kalau kemudian terjadi PHK, kami meminta
pengusaha membayar pesangon tidak menggunakan omnibus law UU Cipta Kerja, tetapi
menggunakan aturan lama seperti yang diatur dalam PKB atau UU No 13 Tahun 2003,” katanya.

Menurutnya, bukan tidak mungkin PPKM darurat ini akan berdampak PHK besar-besar seperti
kasus Giant. Terutama terhadap perusahaan retail, logistik, perhotelan, transportasi, makanan,
tekstil, komponen elektronik, hingga komponen otomotif.

Keempat, dia mengemukakan, omnibus law bukan jawaban terhadap ancaman ledakan PHK di
tengah pandemi yang kian meningkat. Karena itu, pihaknya meminta agar omnibus law UU Cipta
Kerja segera dicabut.

“Kami bersama pemerintah siap berjibaku untuk menurunkan Covid-19 mendukung langkah
pemerintah memberlakukan PPKB darurat dengan mempertimbangkan efek kesehatan dan
ekonomi,” ujarnya.

87