Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JULI 2021

(PPKM) darurat yang baru saja diumumkan oleh Presiden Joko Widodo untuk menahan angka
penyebaran Covid-19 di Indonesia.

ADA PPKM DARURAT, SERIKAT PEKERJA MINTA PEMERINTAH LANJUTKAN
PROGRAM SUBSIDI UPAH

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga sebagai pengurus pusat ILO
Said Iqbal memberikan tanggapan terhadap Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) darurat yang baru saja diumumkan oleh Presiden Joko Widodo untuk menahan angka
penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Setidaknya ada 4 (empat) hal yang disampaikan Said Iqbal menyikapi pemberlakuan PPKM
darurat yang diberlakukan pada tanggal 3 sampai 20 Juli 2021.
Pertama, kata Said Iqbal, KSPI dan buruh Indonesia mendukung langkah-langkah pemerintah
Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo untuk menekan angka pandemi Covid-19 melalui
kegiatan PPKM. Hal ini agar penyebaran Covid-19 tidak meluas, bertambah, dan tidak membuat
angka kematian akibat Covid-19 makin meningkat.

Said Iqbal meminta, menghimbau, dan meminta kepada buruh di seluruh Indonesia untuk
mengikuti protokol kesehatan dan mengikuti arahan pemerintah selama pemberlakukan PPKM.
Dalam kaitan dengan itu, pengusaha harus menyediakan segala fasilitas terkait protokol
kesehatan.

"Perusahaan harus menyediakan masker, tempat cuci tangan, dan pemberlakuan jarak agar
tidak terlalu mendekat saat berlangsungnya proses produksi, makan siang, tempat ibadah di
lingkungan perusahaan dan tempat parkir," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Kamis
(1/7).

Sementara, kata Said, bagi perusahaan yang tidak mampu, pemerintah daerah dan pusat wajib
memberikan bantuan untuk menyediakan alat untuk memenuhi protokol kesehatan secara gratis.

Kedua, fakta di lapangan, angka kematian dan penderita Covid-19 di klaster buruh dan
keluarganya terus meningkat. Hal ini menjadi persoalan mendasar, akan mendahulukan aspek
kesehatan atau ekonomi.

Menurut Said Iqbal, biasanya ketika buruh diketahui terpapar Covid-19 di lingkungan
perusahaan, buruh cenderung diminta melakukan isolasi mandiri di rumah. Mereka tidak melapor
ke Satgas setempat. Karena jika ini dilakukan, akan dilakukan penutupan sementara perusahaan
selama 10 sampai 14 hari. "Perusahaan keberatan dengan dilakukan penutupan sementara,"
ujar dia.
Maka agar jangan sampai ditutup, perusahaan yang buruhnya terpapar Covid-19 cenderung
tidak mau mengumumkan. Akibatnya, buruh yang melakukan isolasi mandiri di rumah
menularkan kepada keluarga. Inilah yang menjelaskan klaster pabrik sekarang merambah ke
klaster keluarga.

Dalam sebulan ini, kata Said Iqbal, dari laporan yang diterima KSPI, di wilayah Jabodetabek saja
setidaknya 15 orang buruh meninggal dunia. "Kami meminta agar buruh yang terpapar Covid-
19 dan harus melakukan isolasi mandiri, perusahaan dan pemerintah memberikan obat-obatan
dan perawatan yang secukupnya secara gratis," kata Said.

Ketiga, KSPI meminta pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja, Menko Perekonomian,
dan Menteri Perindustrian untuk memastikan berlakukan PPKM tidak menyebabkan buruh

92