Page 258 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2021

Jurus memangkas kualitas pangan sebagai kebutuhan pokok pun dilakukan. Demi menambah
penghasilan, Yesa berdagang secara daring. Meski tak seberapa, namun bisa menambah biaya
membeli susu, pampers, dan kebutuhan si buah hati lainnya. Entah sampai kapan Yesa dan
keluarganya terjebak dalam pola bertahan hidup harian --hanya sanggup berpikir kebutuhan
bertahan hidup hari ini. Perencanaan hidup jangka panjang menjadi mimpi yang mustahil
diwujudkan.

Hal serupa juga dialami Mirna; pabrik tempat ia bekerja tutup selama dua minggu di awal
pandemi, sementara sang suami yang bekerja sebagai cleaning service di sebuah mall di-PHK.
Alhasil, Mirna mesti putar otak untuk bisa bertahan hidup bagi dua anaknya yang masih kecil,
sementara kebutuhan terus berjalan tanpa mengenal libur.

Kisah Yesa dan Mirna hanya contoh dari sekian banyak buruh bernasib serupa. Badan Statistik
(BPS, 2020) mencatat pandemi berdampak pada 14,28% penduduk usia kerja, atau 29,12 juta
orang dari total populasi 203,97 juta. Angka ini terdiri dari 2,56 juta orang yang menganggur,
0,76 juta orang bukan angkatan kerja (BAK), 1,77 juta orang yang sementara tidak bekerja, dan
24,03 juta orang yang mengalami pengurangan jam kerja.
Sementara, penelitian online Marsinah FM di tahun 2020 mencatat, buruh di Jabotabek dan Jawa
Tengah dari berbagai sektor seperti padat karya ( garment, alas kaki, makanan dan minuman),
sektor jasa (perhotelan, rumah makan, ritel), logam komponen otomotif, sebanyak 28,08%
dirumahkan dan mayoritas tidak diupah (68,5%).
Demi menyambung hidup, sebagian buruh mulai beralih ke sektor informal seperti apa yang
dilakukan Yesa dengan berdagang online.

Yesa tidak sendiri. Menurut BPS (2020), buruh di sektor informal meningkat sebesar 4,6%, baik
yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, hingga pekerja tidak dibayar.
Namun, menjadi pekerja informal bukan berarti lepas dari jerat kemiskinan, seperti yang dialami
Andrico.

Andrico membuka usaha jasa pangkas rambut di Bekasi selama 16 tahun. Sejak pandemi,
penghasilannya menurun drastis menjadi Rp 100.000-Rp 130,000/hari, dengan pelanggan hanya
sejumlah 10 sampai 13 orang/hari, itu pun adalah anak sekolah dengan biaya pangkas rambut
lebih murah dari orang dewasa.

Dalam peta ketenagakerjaan, pekerja informal merupakan pekerja rentan yang paling mudah
tergerus hak dan kesejahteraannya, serta minim perlindungan. Dalam peraturan perundangan
ketenagakerjaan misalnya, masih belum mengakomodasi hak buruh informal.

Bercermin dari data dan cerita suram kaum buruh di atas, pandemi telah memerosotkan
kesejahteraan dan memukul daya beli buruh. Akibatnya, tentu saja, melambatnya laju
perekonomian yang masih bersandar pada daya beli masyarakat. Dalam hal ini, daya beli buruh
berkontribusi besar karena lebih dari separuh penduduk Indonesia merupakan pekerja. Itulah
mengapa kesejahteraan buruh merupakan elemen penting bagi pemulihan ekonomi.
Sayang, kebijakan pemerintah justru berkontribusi besar pada penurunan kesejahteraan kaum
buruh.

Memperparah Kondisi Sejak awal pandemi, pemerintah dengan sigap menerapkan beragam
kebijakan, salah satunya tentu saja yang berkaitan dengan nasib buruh. Pada 17 Maret 2020,
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam
Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Surat edaran tersebut salah satunya
mengatur bahwa selama pandemi, perubahan besaran maupun cara pembayaran upah
pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
257