Page 259 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2021

Istilah "kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh" seolah menunjukkan adanya
keputusan demokratis terkait pemberian upah yang dicicil maupun dipotong. Padahal, kedua
belah pihak yaitu pengusaha dan buruh berada pada relasi yang timpang. Keduanya tidak pernah
setara secara kedudukan di dalam perusahaan; pihak perusahaan sebagai atasan (pemberi kerja)
memiliki kuasa lebih atas nasib buruh (penerima kerja/ bawahan).

Bisa dipastikan ruang negosiasi antara pengusaha dan buruh merupakan ruang yang tidak
demokratis karena relasi keduanya yang timpang sehingga hasil keputusan rentan merugikan
kaum buruh. Dengan kata lain, menyerahkan kebijakan upah pada "kesepakatan antara
pengusaha dan buruh/ pekerja" merupakan bentuk lepas tanggung jawab pemerintah terhadap
nasib buruh. Padahal, situasi yang timpang tersebut hanya bisa menjadi setara, apabila
perangkat dan aparat hukum memberikan 'perlindungan bagi yang lemah'.

Tak cukup sampai di situ, di pengujung tahun 2020, Kementerian Tenaga Kerja kembali
memberikan kado sedih bagi buruh Indonesia, yaitu tidak dinaikkannya Upah Minimum Provinsi
(UMP) 2021 dan diberlakukannya Upah Khusus Padat Karya yang membolehkan upah dibayarkan
di bawah UMP hingga akhir tahun 2021. Dan, terakhir tentu saja kebijakan Tunjangan Hari Raya
(THR) yang membolehkan perusahaan tidak membayarkan THR, mencicil THR atau tidak secara
penuh.

Benar, bahwa Surat Edaran Menaker berada di bawah peraturan perundangan, namun ia jauh
lebih berlaku dibandingkan peraturan perundangan yang ada di atasnya. Keluarnya Surat Edaran
Menaker bahkan bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya, namun carut
marutnya hukum di Indonesia mulai dari segi budaya hukum, struktur hukum, hingga esensi
atau muatan hukum membuat hukum Indonesia seperti dagelan, bisa diubah sesuka hati,
diberlakukan seusai kepentingan yang punya kuasa.

Dian Septi Trisnanti Koordinator Marsinah FM dan Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Persatuan
Indonesia (FSBPI)

258