Page 254 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2021
P. 254

Judul               Massa Tuntut UU Cipta Kerja Dicabut
                Nama Media          Radar Lombok
                Newstrend           Peringatan Hari Buruh
                Halaman/URL         Pg1&5
                Jurnalis            zwr
                Tanggal             2021-05-03 11:35:00
                Ukuran              263x182mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 71.010.000

                News Value          Rp 710.100.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif




              Ringkasan
              Peringatan Hari Buruh Internasional, yang dikenal dengan May Day, berlangsung di sejumlah
              wilayah di Provinsi NTB, Sabtu (1/5). Meski dalam suasana ibadah puasa, aksi unjuk rasa tetap
              dilakukan di sebagian tempat. Para pekerja yang melakukan aksi, membawa berbagai tuntutan.



              MASSA TUNTUT UU CIPTA KERJA DICABUT
              Peringatan Hari Buruh Internasional, yang dikenal dengan May Day, berlangsung di sejumlah
              wilayah di Provinsi NTB, Sabtu (1/5).

              Meski dalam suasana ibadah puasa, aksi unjuk rasa tetap dilakukan di sebagian tempat. Para
              pekerja yang melakukan aksi, membawa berbagai tuntutan.

              Di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, puluhan massa aksi yang
              tergabung  dalam  Kesatuan  Perjuangan  Rakyat  (KPR)  NTB  menggelar  aksi  simpatik.  "Kami
              menuntut THR bagi karyawan dan buruh," ujar koordinator aksi, M Alwi di Disnakertrans NTB,
              Sabtu (2/5).


              Selain masalah Tunjangan Hari Raya (THR), tuntutan lainnya terkait upah layak bagi buruh.
              Kemudian mendesak revisi dan mencabut Undang-undang Omnibuslaw. Kepala Disnakertrans
              NTB, I Gede Putu Aryadi menerima langsung para pengunjuk rasa.

              "Aspirasi dan tuntutan teman-teman mahasiswa dan yang mewakili para pekerja ini akan kami
              tampung dan tindaki anjuti," kata Gede.

              Ditegaskan, untuk upah layak dan THR bagi para pekerja di NTB, Pemprov NTB sangat konsem
              melakukan pengawalan. Pihaknya juga sudah menerbitkan sejumlah regulasi.

              Gede mencontohkan Perda tentang Upah Minimum Provinsi (UMP). Perda tersebut merupakan
              salah  satu  instrumen  yang  memastikan  agar  penerapan  upah  atau  gaji  bagi  karyawan  bisa
              dilakukan perusahaan dengan baik. "Kami bisa pastikan pemerintah hadir di tengah masyarakat,
              untuk kesejateraan masyarakat," ucapnya.



                                                           253
   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259