Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2021
P. 62
Payung hukum
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga kian mendorong pasar kerja
yang lebih fleksibel. Aturan tentang batas waktu kontrak bagi pekerja perjanjian kerja waktu
tertentu (PKWT), misalnya, yang lebih panjang, pembatasan jenis pekerjaan alih daya
(outsource) yang lebih lentur, serta mekanisme pemutusan hubungan kerja relatif lebih mudah,
baik dari sisi kewajiban pesangon maupun persyaratan.
Secara terpisah, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian
Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono mengatakan, di tengah kemajuan teknologi dan
digitalisasi, mewujudkan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih fleksibel adalah keniscayaan.
Namun, pemerintah menyadari pentingnya mengantisipasi dinamika transformasi digital.
Pemerintah sedang mengkaji payung hukum khusus untuk mengatur status hubungan kerja
pekerja gig.
"Harus ada batasan yang jelas agar tidak merugikan dan tidak menciptakan gesekan sosial. Kita
sedang menyusun kajian untuk regulasi itu," ujar Bambang. (AGE)
61
