Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2021

PENGUSAHA PASTIKAN BAYAR

Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jawa Barat belum menerima tembusan surat penangguhan
pembayaran tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2021 dari perusahaan.

Redaksi bandun9@bisnis.com

Ketua Kadin Jawa Barat Cucu Sutara mengatakan tidak adanya surat tersebut menandakan
situasi saat ini masih relatif aman.

"Dengan tidak adanya tembusan surat pemangguhan pembayaran THR2021. Itu artinya masih
aman," katanya dalam keterangan yang dikutip Senin (3/5).

Menurut Cucu, pembayaran THR oleh perusahaan kepada karyawannya sudah menjadi perintah
yang wajib dijalankan, walaupun kondisi perusahaan di Jawa Barat saat ini terdampak pandemi
Covid-19.

"Pembayaran THR sudah menjadi perintah yang wajib dijalankan pemerintah. Bila tidak,
pengusaha akan dikenai denda 5%," katanya.

Cucu mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari perbankan, sebanyak 70%
pengusaha melakukan restrukturisasi atau penangguhan pembayaran kredit. Dan tidak sedikit
perusahaan yang harus menjual aset hingga memaksimalkan restrukturisasi.
Dengan kondisi ini pihaknya mendapat pengakuan dari sejumlah pengusaha kesulitan untuk
membayar THR. Untuk membayar THR tersebut, banyak perusahaan yang menjual aset hingga
memaksimalkan restrukturisasi.

"Kita punya program penyelamatan, pemulihan, dan penormalan. Namun kondisi sekarang,
banyak aset yang dijual, karyawan di rumahkan. Jangankan pemulihan, penyelamatan pun
belum berhasil," jelasnya.

Cucu mengimbau kepada semua pengusaha untuk membayar THR, walaupun kondisi
perusahaan di Indonesia sangat terdampak pandemi Covid-19.

"Yang sakit saat ini pengusaha, ASN tidak terkena dampak. Akademisi tidak terkena dampak.
Tapi kami sangat terdampak," ungkapnya.

Sementara itu, menjelang beberapa hari sebelum pembayaran terakhir THR, Pemerintah Kota
Bandung meminta pekerja yang tidak mendapatkan haknya untuk melapor. Pasalnya,
perusahaan yang membayarkan THR pegawainya melebihi H-7 lebaran bisa mendapatkan
denda.

"Terlambat membayar THR itu bisa kena denda, perusahaan harus bayar penambahan lama
persen dari jumlah THR," kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung Arief
Syaifuddin.

Menurut dia pembayaran THR tersebut telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang THR
Keagamaan bagi para pekerja. Ia juga memastikan perusahaan wajib membayarkan dengan
batas waktu H-7 lebaran berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang
pelaksanaan pemberian THR karyawan tahun 2021 bagi pekerja atau buruh.

Sebagai upaya pengawasan, Disnaker mulai mendata aduan masyarakat melalui Posko
Pengaduan THR selain untuk memberikan pelayanan informasi, konsultasi, tapi pengaduan atas
pembayaran THR tahun 2021.

66