Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2021
P. 68
"Disnaker sudah mencatat aduan dari posko pengaduan THR di Jalan Martanegara nomor 4.
Posko THR ini berjenjang dari pusat, provinsi, dan kabupaten dan kota. Untuk di kota, kami
bekerjasama dengan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat," katanya.
Arief menjelaskan karyawan atau buruh yang berhak memperoleh THR Keagamaan, yakni
pekerja atau buruh berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau PKWTT
(Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) yang memiliki masa kerja satu bulan secara menerus
atau lebih.
Selain itu, pekerja atau buruh berdasarkan PKWTT yang mengalami PHK oleh pengusaha
terhitung sejak H-30 hari sebelum hari raya keagamaan serta pekerja atau buruh yang
dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut, apabila dari perusahaan lama
belum mendapatkan THR.
Sedangkan, pekerja atau buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah satu
bulan dihitung melalui dua ketentuan. Ketentuan itu yakni memiliki masa kerja 12 bulan atau
lebih (rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya) dan masa kerja
kurang dari 12 bulan (rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja).
Oleh karena itu, Arief memastikan Disnaker akan mulai menyebarkan Surat Edaran Wali Kota
Bandung kepada para pengusaha khususnya terkait pembayaran THR.
'Tidak perlu lagi melihat sanksi administrasi atau denda. Di Kota Bandung ini saya rasa
komunikasi perusahaan dengan pekerja itu begitu solid, bisa saling memahami untuk
menentukan langkah-langkahnya." kata dia. tkS7/k34> s
67
