Page 10 - MPOWER Volume 1 - 2023
P. 10
LAPORAN UTAMA
ERNIAT mengubah nasib lantaran tuntutan
kebutuhan hidup, para wanita asal Indonesia
nekat mengadu nasib ke negeri Jiran. Apa da-
Bya, kenekatan itu dibarengi dengan tanpa me-
ngantongi dokumen resmi.
Bagi keluarganya di kampung halaman, mungkin me-
reka dikenal sebagai pahlawan devisa yang akan pulang
membawa rejeki untuk mengubah ekonomi keluarga.
Akan tetapi, di mata hukum, mereka adalah Pekerja
Migran Indonesia yang nonprosedural. Karena itu, me-
reka pun rentan tertangkap kala aparat penegak hukum
Malaysia melakukan razia terhadap Pekerja Migran
Indonesia nonprosedural.
Kompleksnya permasalahan Pekerja Migran
Indonesia nonprosedural tidak hanya merepotkan
aparat pe negak hukum. Para pengambil kebijakan ne-
gara-negara ASEAN dituntut membuat kebijakan yang
menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) Pekerja Migran.
Namun yang lebih terpenting adalah, bagaimana ke-
bijakan masing-masing negara, agar dapat mencegah
kenekatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural.
Menteri ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan
bahwa KTT ke-42 ASEAN Tahun 2023 telah menghasil-
kan beberapa kesepakatan penting dan komitmen ber-
sama mengenai upaya memaksimalkan pelindungan
pekerja migran.
”Salah satu kesepakatan yang berhasil dirumus-
kan adalah pemaksimalan pelindungan pekerja mi-
gran dalam situasi krisis,” katanya.
Keputusan itu dituangkan dalam Deklarasi Pelin-
dungan Nelayan Migran, yang disahkan oleh para pe-
mimpin pada KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa
Tenggara Timur.
”(Kami) menyadari bahwa penangkapan ikan adalah
sektor yang sulit dijangkau dan bisa menjadi pekerjaan
yang berbahaya yang memperburuk kerentanan nela-
yan migran terhadap risiko pekerjaan yang semakin ti-
dak layak,” kata mereka.
Pengesahan deklarasi itu sangat penting karena
banyak awak kapal perikanan migran dilaporkan meng-
alami eksploitasi, perbudakan modern, bahkan menjadi
korban perdagangan manusia.
Seluruh anggota ASEAN juga melakukan deklarasi migran dalam hal informasi yang relevan dan waktu
dan sepakat melindungi pekerja migran dan anggota dalam masa krisis. ”Kami mendeklarasikan mendukung
keluarganya yang berada dalam kondisi bahaya dan akses dalam bidang hukum, mekanisme penanganan
mengancam atau krisis. Hal itu disampaikan dalam dan bantuan bagi seluruh pekerja migran yang terdam-
deklarasi para pemimpin negara anggota ASEAN dalam pak krisis, termasuk memfasilitasi keamanan, layanan
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 yang diseleng- kesehatan, dukungan psikososial, perlindungan sosial,”
garakan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, lanjut isi deklarasi itu.
Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang disepakati pada Dalam deklarasi itu juga disebutkan seluruh negara
Rabu (10/5). Dalam deklarasi itu disebutkan, pelin- anggota ASEAN siap memperkuat hubungan bilateral
dungan terhadap pekerja migran adalah bagian tak ter- dan multilateral dalam hal koordinasi antara negara
pisahkan dari hak asasi manusia dan hal mendasar dari asal, negara yang disinggahi, dan negara tujuan dalam
prinsip kemerdekaan, seperti yang tercantum dalam memberikan bantuan dan perlindungan bagi pekerja
Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN. migran dan keluarganya. Selain itu, seluruh negara
”Kami mengadaptasi kebijakan untuk menyertakan anggota ASEAN juga berjanji memperkuat kerja sama
bantuan bagi pekerja migran di seluruh lini pekerjaan untuk saling memberikan bantuan bagi pekerja migran
dalam hal persiapan menghadapi situasi krisis, respons, yang mengalami krisis di luar wilayah ASEAN. Negara
dan pemulihan bagi kebutuhan yang sangat spesifik anggota ASEAN juga menyatakan siap meningkatkan
dari para pekerja migran, khususnya perempuan, dan kapasitas dan sumber daya di setiap kedutaan besar
keluarganya dalam kondisi krisis,” ujarnya. dan kantor konsulat untuk membantu memberikan pe-
Dalam deklarasi itu disebutkan seluruh negara ang- lindungan bagi pekerja migran dari Asia Tenggara yang
gota ASEAN akan memfasilitasi akses bagi pekerja mengalami krisis di luar kawasan.
10 MPOWER Edisi semester I-2023
