Page 49 - MPOWER Volume 1 - 2023
P. 49
Gebrakan Pemerintah Perbaiki
Tata Kelola Penempatan Pekerja
Migran Indonesia
Kemnaker terus berupaya melakukan pembenahan dan perbaikan sistem
tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, agar
terlindungi sejak sebelum, selama, setelah bekerja dan terhindar dari kasus-
kasus atau permasalahan ketenagakerjaan.
elain memberikan perlindungan secara utuh, Hal ini sejalan de ngan amanat dari Undang-undang
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 me- Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Mi-
nempatkan Pekerja Migran Indonesia sebagai gran Indonesia. Karena itu, di dalam undang-undang
Ssubjek atau pelaku bukan lagi objek. ini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada
Selain itu lanjut Menaker Ida Fauziyah, Undang- pemerintah dan memperkecil pe ranan swasta, khu-
undang Nomor 18 Tahun 2017 memberikan kewenang- susnya dalam penempatan dan pelindung an Pekerja
an kepada peme rintah lebih besar dan memperkecil Migran Indonesia. Artinya, penerapan Undang-undang
peran swasta, terutama dalam penempatan dan pe- Nomor 18 Tahun 2017 merupakan perbaikan tata ke-
lindungan Pekerja Migran Indonesia. “Perbaikan dan lola dan pe nempatan Pekerja Migran Indonesia dan
perubahan tata kelola ini merupakan bentuk apresiasi juga se bagai bentuk apresiasi bagi terhadap pah lawan
bagi Pekerja Migran Indonesia, sebagai pahlawan de- devisa.
visa,” ujarnya.
Untuk lebih jelasnya berikut petikan hasil wawan- Bagaimana prinsip tata kelola penempatan Pekerja
cara tim MPower dengan Menteri Ketenagakerjaan, Migran Indonesia?
Ida Fauziyah. Prinsip tata kelola penempatan Pekerja Migran
Indonesia mengacu pada Undang-undang Nomor
Ada perubahan fundamental tata kelola penempatan 18 Tahun 2017 tentang Pelin dungan Pekerja Migran
dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Indonesia. Ada enam prinsip dasar dalam pelaksanaan
Pekerja Migran Indonesia? tata kelola pe nempatan Pekerja Migran Indonesia yai-
Benar sekali, beberapa perubahan mendasar tu, Pekerja Migran Indonesia tidak lagi menjadi objek,
penerapan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 ini. melainkan subjek yang harus aktif dalam proses mi-
Seperti halnya menyangkut land base dan sea base grasi (perekrutan/seleksi oleh Laya nan Terpadu Satu
Pekerja Migran Indonesia, pelindungan Pekerja Mi- Atap/Dinas Tenaga Kerja), pelatihan kerja dan serti-
gran Indonesia tidak sebatas pada dirinya tapi juga fikasi kompetensi terpisah dalam proses penempat-
keluarganya, dan jamin an sosial bagi Pekerja Migran an dan Pekerja Migran Indonesia tidak dibebani biaya
Indonesia yang meliputi sebelum, selama, dan setelah. penempatan, sudah ditanggung oleh pemberi kerja.
Perubahan mendasar lainnya adalah penyederha- Kemudian prinsip lainnya adalah proses penempat-
naan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia an dilakukan melalui sistem SIAPKerja Kemnaker yang
melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), pembagian sudah terintegrasi dengan SISKOP2MI, proses pelin-
tugas pemerintah pusat sampai desa, peran Perusa- dungan Pekerja Migran Indonesia dimulai dari tingkat
haan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) desa dan pembatasan kewenangan Perusahaan Pe-
dibatasi hanya untuk penempatan, sanksi pidana lebih nempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), baik itu
berat, penguatan sistem dan peran atase Ketenaga- mencari peluang kerja, menempatkan, dan memas-
kerjaan/pejabat dinas luar negeri, peran atase ke- tikan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang di-
tenagakerjaan/pejabat dinas luar negeri sangat jelas. tempatkan.
Kehadiran negara untuk memberikan pelindung- Jadi, keenam prinsip tersebut menegaskan komit-
an bagi Pekerja Migran Indonesia menjadi keharusan. men pemerintah dalam melindungi Pekerja Migran
MPOWER Edisi Semester I-2023 49
