Page 50 - MPOWER Volume 1 - 2023
P. 50
WAWANCARA
Foto:
Humas Kemnaker Sidak penempatan pekerja migran Indonesia nonprosedural di Jakarta
Indonesia beserta keluarganya. Komitmen tersebut ha- dapat di akses pencari kerja untuk memudahkan proses
dir dalam rangka mewujudkan terjaminnya pemenuh an pendaftaran menjadi calon Pekerja Migran Indonesia.
hak dalam keseluruhan kegiatan, baik sebelum bekerja, Kemudian, membentuk 45 Layanan Terpadu Satu
selama bekerja, hingga setelah bekerja. Atap Pekerja Migran Indonesia dan terus mendorong
dan memfasilitasi pemerintah daerah dalam pem-
Tantangan dihadapi dalam penempatan Pekerja Mi- bentukan Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran
gran Indonesia? Indonesia untuk menciptakan layanan yang cepat, mu-
Tantangan yang dihadapi selama ini, maraknya calo/ dah dan murah.
sponsor/ oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Peningkatan kapasitas aparatur daerah (fungsional
dengan iming-iming uang yang cukup besar. Karena pengantar kerja dan aparatur desa) dalam memberikan
itu diperlukan perluasan skema sertifikasi kompetensi layanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran
yang disesuaikan dengan jenis jabatan di luar negeri. Indonesia melalui bimbingan teknis dan sosialisasi,
Kemudian, ketidaksesuaian data dokumen identias melakukan reviu dan evaluasi peraturan perundang-
diri antara akte, KTP dan paspor yang berpengaruh undangan agar optimalnya layanan penempatan dan
dalam proses penempatan dan belum optimalnya pe- pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Seperti halnya
ran pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan Permenaker Nomor 9 Tahun 2019 tentang tata cara
tugas dan tanggung jawab dalam proses penempatan. penempatan Pekerja Migran Indonesia agar proses
Misalnya fasilitasi penyelenggaraan pelatihan (perlu penempatan lebih cepat dan efisien dengan mengede-
dukungan anggaran dalam proses pelatihan calon Pe- pankan pelindungan dan pe nguatan kerja sama bila-
kerja Migran Indonesia) teral dengan negara tujuan penempatan.
Selanjutnya, peraturan-peraturan daerah yang tidak
sejalan dengan semangat dan filosofi Undang-undang Saran dan rekomendasi Ibu Menteri terkait banyaknya
Nomor 18 Tahun 2017. Seperti kewajiban mendirikan kasus yang menimpa Pekerja Migran Indonesia di luar
kantor cabang P3MI, penambahan persyaratan dalam negeri?
proses penempatan, optimalisasi peran Perwakilan RI Kasus penipuan penempatan Pekerja Migran
dalam verifikasi job order dan peraturan negara pe- Indonesia sebagai online scammer di Filipina menjadi
nempatan yang berbeda dengan peraturan Indonesia pembelajaran bagi kita semua. Kita harus bersama-sa-
seperti adanya kemudahan konversi visa di negara pe- ma mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
nempatan. dengan modus penempatan Pekerja Migran Indonesia.
Terakhir, masih terjadi pembebanan biaya penem- Tanggung jawab ini bukan hanya Kemnaker semata, akan
patan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- tetapi semua stakeholder terkait. Karena itu, perlu ker-
undangan jama sama dan kolaborasi antara kementerian dan lem-
baga agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.
Apa strategi Kemnaker dalam perbaikan tata kelola Masyarakat pun harus lebih waspada terhadap iklan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia? lowongan pekerjaan penipuan yang memiliki ciri-ciri, an-
Kemnaker terus melakukan berbagai inovasi dan tara lain data dan alamat perusahaan penempatan tidak
terobosan untuk mendekatkan akses pelayanan bagi jelas, iklan atas nama perseorangan, syarat untuk beker-
masyarakat. Seperti menciptakan sistem SIAPKerja yang ja ringan, dan menawarkan gaji tinggi atau fantastis. l
50 MPOWER Edisi semester I-2023
