Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 MEI 2020
P. 102
Menurut John, penyidik menemukan dugaan eksploitasi terhadap para ABK.
"Dugaan telah terjadi TPPO dengan mengirim atau membawa para korban dengan
maksud untuk eksploitasi sesuai Pasal 4 UU TPPO Nomor 21 Tahun 2007," ujar dia.
Dilaporkan ke PBB Pemerintah Indonesia secara resmi meminta Dewan Hak Asasi
Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Dewan HAM PBB, agar memberi
perhatian pada kasus dugaan pelanggaran HAM dalam industri perikanan.
Langkah tersebut diambil setelah adanya laporan dugaan eksploitasi Anak Buah
Kapal (ABK) asal Indonesia di Kapal TLong Xing 629.
"Pemerintah serius mengusut dugaan eksploitasi ABK asal Indonesia. Oleh karena
itu kita telah melaporkan kasus ini kepada Dewan HAM PBB," kata Juru Bicara
Presiden Bidang Hukum Dini Purwono melalui siaran persnya, Kamis (14/5/2020).
Pada 8 Mei 2020 lalu di Jenewa, Dewan HAM PBB membahas upaya global dalam
memberikan jaminan perlindungan HAM dalam penanganan COVID-19.
"Perwakilan Indonesia Duta Besar Hasan Kleib secara khusus meminta Dewan HAM
memberi perhatian kepada pekerja industri perikanan," kata Dini Purwono.
Pemerintah Indonesia mengingatkan pentingnya peran Dewan HAM untuk
memberikan perlindungan kepada kelompok rentan yang sering luput dari
perhatian, dalam hal ini ABK yang bekerja di industri perikanan.
Perlindungan kepada pekerja industri perikanan penting karena merupakan salah
satu industri kunci rantai pangan dan pasokan global, terutama di tengah situasi
pandemi COVID-19 saat ini.
Sementara dari dalam negeri, menurut Dini Purwono, pihak kepolisian tengah
mengejar pihak penyalur dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang.
"Saat ini Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI
sudah mulai membuka kasus ini dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang,
dan akan menelusuri pihak penyalur tenaga kerja tersebut," kata Dini Purwono.
Gaji Belum Dibayar Di sisi lain, santunan bagi anak buah kapak (ABK) warga negara
Indonesia (WNI) yang bekerja di kapal Long Xin 629 telah dibayarkan pihak kapal,
namun hak gaji dan asuransi masih belum dibayarkan.
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (Direktur PWNI), Judha Nugraha
mengatakan, sudah ada santunan yang diberikan pihak kapal. Namun, terkait hak
gaji dan hak asuransi para ABK WNI tersebut masih terus diupayakan.
"Ini (pemenuhan hak ABK WNI) melibatkan beberapa pihak tentunya dari pihak
principal, pihak prinscipal operator kapal, lalu juga pihak agensi yang ada di RRT,
serta pihak manning agency yang ada di Indonesia," ujar Judha dalam konferensi
pers daring, Rabu (13/5).
Page 101 of 141.
