Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 MEI 2020
P. 112
Kerja (PHI dan Jamsos) serta Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Kemnaker.
"Tentunya kita dorong untuk dilakukan dialog secara bipartit yang melibatkan
pekerja dan pengusaha, sehingga mereka mencapai solusi dan kesepakatan
bersama terkait pembayaran THR ini. Kesepakatan itu harus dilaporkan ke Dinas
Tenaga Kerja setempat," kata Menaker.
Menaker menegaskan bahwa perusahaan harus membayar THR sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Jika terjadi kesulitan pembayaran, opsi bisa
dibicarakan dalam dialog kekeluargaan antara pekerja dan pengusaha untuk
mencapai kesepakatan.
Dialog tersebut harus dilandasi oleh laporan keuangan internal perusahaan dan
hasilnya harus berupa kesepakatan tertulis yang dilaporkan ke Dinas
Ketenagakerjaan di daerah masing-masing.
Bagi perusahaan yang tidak membayar tepat waktu tanpa perjanjian dengan
pekerja, Menaker mengingatkan adanya sanksi administratif berupa teguran tertulis
dan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
Selain itu, pengusaha yang terlambat membayar THR dikenai denda sebesar 5
persen yang akan dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja dan
buruh.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta Editor: Endang Sukarelawati COPYRIGHT (c)2020
.
Page 111 of 141.
