Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 MEI 2020

Title POSKO THR KEMNAKER TERIMA 735 PENGADUAN DAN KONSULTASI
Media Name jabar.antaranews.com
Pub. Date 20 Mei 2020
https://jabar.antaranews.com/internasional/berita/1503988/posko-thr-ke mnaker-terima-
Page/URL
735-pengaduan-dan-konsultasi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Jakarta - Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) sudah menerima 735 pengaduan dan konsultasi dan
422 diantaranya adalah pengaduan dalam rentang waktu 11-18 Mei 2020.

"Posko THR ini telah dimanfaatkan para pekerja, pengusaha maupun masyarakat
umum yang membutuhkan informasi, konsultasi maupun pengaduan THR. Semua
telah kita tindaklanjuti," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
dalam siaran pers kementerian yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dari 735 pengaduan dan konsultasi yang diterima oleh Kemnaker, 422 adalah
pengaduan terkait THR dan 313 adalah konsultasi. Berdasarkan laporan kriteria
pengaduan THR, yang telah dibayarkan sesuai dengan ketentuan ada 326
pengaduan, yang tidak mampu membayar ada 274. Rincian 274 yang tidak mampu
bayar THR itu terdiri dari 167 yang tidak bayar THR, 27 ditunda, 40 dibayar
bertahap dan 40 pemotongan THR.

Menaker memastikan bahwa setiap pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti
oleh tim dari Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (PHI dan Jamsos) serta Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Kemnaker.

"Tentunya kita dorong untuk dilakukan dialog secara bipartit yang melibatkan
pekerja dan pengusaha, sehingga mereka mencapai solusi dan kesepakatan
bersama terkait pembayaran THR ini. Kesepakatan itu harus dilaporkan ke Dinas
Tenaga Kerja setempat," kata Menaker.

Menaker menegaskan bahwa perusahaan harus membayar THR sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Jika terjadi kesulitan pembayaran, opsi bisa
dibicarakan dalam dialog kekeluargaan antara pekerja dan pengusaha untuk
mencapai kesepakatan. Dialog tersebut harus dilandasi oleh laporan keuangan
internal perusahaan dan hasilnya harus berupa kesepakatan tertulis yang dilaporkan
ke Dinas Ketenagakerjaan di daerah masing-masing.

Bagi perusahaan yang tidak membayar tepat waktu tanpa perjanjian dengan
pekerja, Menaker mengingatkan adanya sanksi administratif berupa teguran tertulis
dan sanksi pembatasan kegiatan usaha. Selain itu, pengusaha yang terlambat
membayar THR dikenai denda sebesar 5 persen yang akan dikelola dan
dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja dan buruh..

Page 107 of 141.