Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 MEI 2020
P. 110
Dari 274 yang tidak mampu bayar THR, ada 167 yang tidak bayar THR, 27 ditunda,
40 dibayar bertahap dan 40 pemotongan THR.
Menurut Ida, setiap pengaduan yang diterima langsung ditindaklanjuti oleh tim
penanganan dari Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (PHI dan Jamsos) serta Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Kemnaker.
Kemenaker akan terus mendorong dialog bipartite antara pekerja dan pengusaha
sehingga didapatkan solusi dan kesepakatan bersama terkait pembayaran THR.
Diharapkan, dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi laporan
internal perusahaan yang transparan. Nantinya, hasil kesepakatan tersebut harus
dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat.
Ida pun menegaskan, ada sanksi administratif bagi bagi perusahaan yang tidak
membayar THR, yakni sanksi teguran tertulis dan sanksi pembatasan kegiatan
usaha. Sementara, pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada
pekerja atau buruh dikenai denda sebesar 5%.
"Denda ini dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh, serta
tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan
kepada pekerja/buruh," pungkas Ida..
Page 109 of 141.
