Page 39 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 MEI 2020
P. 39

Title          PEMERINTAH HARUS BERANI NEGOISASI ULANG UNTUK CEGAH EKSPLOITASI PEKERJA
                              MIGRAN KE JEPANG
               Media Name     tribunnews.com
               Pub. Date      21 Mei 2020
               Page/URL       https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/05/21/pemerintah-harus-berani-n egoisasi-
                              ulang-untuk-cegah-eksploitasi-pekerja-migran-ke-jepang
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive

















               Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha , JAKARTA - Untuk
               mencegah praktik eksploitasi dalam proses pra-keberangkatan pekerja migran
               Indonesia ke Jepang, Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia mendesak
               pemerintah melakukan sejumlah langkah.

               Peneliti HRWG Indonesia Yoga Prasetyo mengatakan hal pertama yang harus
               dilakukan pemerintah adalah mengubah paradigma lama.

               "Pemerintah Indonesia harus mengubah paradigma lama dimana mengirim buruh
               murah sebanyak-banyaknya dan tutup mata atas praktek eksploitasi. Itu harus
               diubah menjadi paradigma yang mengedepankan perlindungan sebagai dasar
               kerjasamanya seperti semangat UU PPMI," ujar Yoga, dalam diskusi online 'Menyoal
               Proses Pra-keberangkatan Pekerja Migran Indonesia ke Jepang melalui Skema TITP
               dan EPA', Rabu (20/5/2020).

               Yoga juga menilai perlu adanya renegosiasi bilateral sembari memperbaiki payung
               hukum perlindungan dan efektivitas pengawasannya.

               Kealpaan dalam menyediakan payung hukum, mekanisme pengawasan dan
               perlindungan, disebut Yoga akan menyebabkan maraknya kasus eksploitasi dan
               pelanggaran hak. Terutama dalam proses dan praktik perekrutan, pelatihan, dan
               penempatan yang tidak etis dan aman.

               "Pemerintah juga seharusnya menetapkan struktur pembiayaan yang jelas.
               Kemudian pemerintah juga didorong untuk mendisiplinkan aktor-aktor swasta yang
               selama ini melakukan praktik tidak etis," kata dia.

               Kemudian, Yoga mengatakan pemerintah harus meninjau kebijakan syarat
               pembaharuan Surat Tanda Registrasi.







                                                       Page 38 of 141.
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44