Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 MEI 2020
P. 40
Pasalnya hal tersebut menjadi kendala besar bagi mantan pekerja perawat
Indonesia di Jepang untuk kembali berprofesi sebagai perawat di Indonesia.
Terakhir, pemerintah dituntut untuk mendesain ulang program reintegrasi yang
disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan dalam negeri.
Hal ini merujuk pada fakta dimana setahun lalu Pemerintah Jepang merevisi
Undang-Undang Keimigrasian pada April 2019 dengan tujuan menjaring 340.000
pekerja asing kategori Specified Skilled Workers dari beberapa negara di Asia,
termasuk Indonesia.
"Skema baru ini sayangnya tidak diikuti oleh penghapusan beberapa skema
penempatan tenaga kerja asing yang telah berlaku sebelumnya, yaitu TITP dan
EPA," jelasnya.
"Menurut data Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang,
pada 21 Januari 2020, terdapat 51.337 orang Indonesia bekerja di Jepang dan lebih
separuhnya masuk dalam kategori skema magang," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia
menemukan praktik perekrutan tidak adil yang berujung pada penarikan biaya
berlebih hingga eksploitasi tanpa pengawasan terhadap pekerja migran Indonesia
(PMI) yakni para calon pemagang saat proses pra-keberangkatan ke Jepang.
Hal ini ditemukan setelah HRWG Indonesia mendapatkan pengakuan dari para
mantan pemagang dan penelitian lanjutan yang dituangkan dalam buku 'Shifting the
Paradigm of Indonesia-Japan Labour Migration Cooperation' yang diluncurkan hari
ini.
"Kami mendesak pemerintah RI untuk melakukan moratorium kerjasama dalam
skema magang, khususnya private-to-private dalam Technical Intern Training
Program (TITP) dengan pemerintah dan aktor swasta di Jepang," ujar peneliti
HRWG Indonesia Yoga Prasetyo, dalam diskusi online 'Menyoal Proses Pra-
keberangkatan Pekerja Migran Indonesia ke Jepang melalui Skema TITP dan EPA',
Rabu (20/5/2020).
Yoga menjelaskan praktik ini terjadi saat perekrutan, pelatihan, persiapan dan
pemberangkatan yang dilakukan umumnya oleh aktor swasta yang memiliki izin dari
pemerintah.
Menurutnya, praktik merugikan ini bukan tanpa alasan, mengingat selama ini
pemerintah tidak menetapkan struktur biaya penempatan.
Selain itu, skema ini hanya diatur melalui Permen Naker No. 8/2008 tentang Tata
Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri dan para
pemagang dikeluarkan dari skema perlindungan yang diatur dalam Pasal 4 (b) UU
No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran.
Page 39 of 141.
