Page 41 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 MEI 2020
P. 41
"Maraknya praktik eksploitasi dan pelanggaran HAM harus dihentikan. Dalam skema
ini, kami menemukan banyak calon pemagang harus merogoh saku antara Rp30juta
sampai Rp80juta," kata dia.
"Sebelum mereka berangkat bahkan sudah terlilit hutang," imbuhnya.
Namun seruan moratorium ini justru berkebalikan dengan upaya pemerintah yakni
Menteri Ketenagakerjaan yang justru ingin menambah kuota para pemagang ke
Jepang.
Yoga mengungkap pihaknya juga menemukan sejumlah pola dari model kerjasama
ketenagakerjaan dengan Jepang seperti skema di bawah Economic Partnership
Program (EPA) untuk pekerja perawat lansia (caregiver).
Meski kasus eksploitasi cenderung lebih minimal dalam skema EPA apabila
pemerintah ikut campur dalam persiapan pra-keberangkatan, bukan berarti skema
tersebut tanpa masalah.
"Pasca penempatan, para pekerja perawat diabaikan hak reintegrasinya, sehingga
mengalami kesulitan melanjutkan dan mengembangkan profesinya sebagai
perawat," jelasnya..
Page 40 of 141.
