Page 151 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021

ORGANISASI PEKERJA MINTA PEMERINTAH SALURKAN BANTUAN SUBSIDI GAJI
SELAMA PPKM DARURAT
Pemberlakuan PPKM Darurat di Jakarta masih diwarnai kerumunan di jalan raya. Para pekerja
masih masuk kerja seperti biasa, walaupun dalam PPKM Darurat sudah diinstruksikan untuk
pekerja di sektor non-esensial 100 persen bekerja dari rumah.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Timboel Siregar mengatakan PPKM
Darurat ini sangat menentukan nasib masyarakat ke depan, mengingat penyebaran Covid-19
yang semakin merajalela di Indonesia. Perkantoran dan industri merupakan salah satu klaster
yang mendukung peningkatan penyebaran Covid-19 ini.
"Dengan adanya PPKM Darurat ini kami Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) mendukung
sepenuhnya upaya Pemerintah, dan meminta seluruh Perusahaan dan (SP/SB) serta
pekerja/buruh yang ada di wilayah Jawa Bali mematuhi ketentuan PPKM Darurat," ujar Timboel,
Jakarta, Selasa (6/7).
Timboel mengatakan, setidaknya dalam masa pelaksanaan PPKM Darurat ada 5 permintaan
pekerja. Pertama, manajemen mewajibkan seluruh pekerja di sektor non-esensial untuk bekerja
dari rumah, dengan tetap membayar upah pekerja/buruh.

"Meminta pemerintah memberikan bantuan subsidi upah (BSU) kepada pekerja yang terdampak
PPKM Darurat ini (pekerja formal, kemitraan maupun informal), untuk mendukung daya beli
pekerja dan keluarganya," katanya.

Sektor Esensial

Bagi sektor Kritikal (pokok) dan sektor esensial yang masih mempekerjakan pekerjanya di tempat
kerja, agar Manajemen dan SP/SB serta pekerja/buruh mematuhi ketentuan yang sudah
dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menghambat
penyebaran Covid-19 di tempat kerja.

Selanjutnya, meminta agar manajemen perusahaan tidak melakukan PHK atau merumahkan
pekerja/buruh tanpa upah dengan adanya PPKM Darurat ini. Lalu mendorong Pengawas
Ketenagakerjaan untuk meningkatkan perannya dalam pelaksanaan PPKM Darurat ini, dengan
melakukan upaya persuasif hingga penegakkan hukum bagi manajemen perusahaan yang
melanggar PPKM Darurat ini.

"Semoga dengan adanya PPKM Darurat yang didukung oleh seluruh masyarakat termasuk
pengusaha dan SP/SB serta pekerja, tingkat penularan Covid-19 dan kematian segera menurun,
dan RS kembali normal sehingga masyarakat Indonesia terjaga kersehatannya," kata Timboel.

150