Page 188 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021

Judul Ekonom: PPKM Darurat Harus Efektif Cegah Potensi PHK
Nama Media Harian Terbit
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL Pg10
Jurnalis ANT
Tanggal 2021-07-06 15:29:00
Ukuran 96x236mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 30.240.000

News Value Rp 151.200.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber
negative - Nugroho Suryo Bintoro (Ekonom dari Universitas Brawijaya) Jika tidak terjadi
pernurunan kasus, kita akan bicara dampak yang lebih luas. Mall ditutup, bagaimana nasib para
pegawai, apakah tidak akan muncul PHK tahap berikutnya

negative - Nugroho Suryo Bintoro (Ekonom dari Universitas Brawijaya) Dampak terberat untuk
PPKM Darurat saat ini, adalah mereka tidak mendapatkan pemasukan selama kurang lebih 18
hari. Namun, pemerintah memberikan subsidi, dan setelahnya bisa bekerja. Namun jika ini
bergeser, akan berat, dan bisa terjadi PHK
negative - Nugroho Suryo Bintoro (Ekonom dari Universitas Brawijaya) Dengan seperti ini pada
pengemudi ojek online, tidak ada masalah untuk saat ini. Karena ekonomi masih berjalan,
bergerak, dan banyak yang beroperasi

Ringkasan
Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021
harus dilakukan secara efektif dan ketat, agar tidak berkepanjangan dan menyebabkan
munculnya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ekonom dari Universitas Brawijaya
Nugroho Suryo Bintoro menjelaskan, penerapan PPKM Darurat harus efektif menekan
penambahan kasus konfirmasi positif COVID-19 agar tidak diperlukan perpanjangan atau PPKM
Darurat tahap kedua.

EKONOM: PPKM DARURAT HARUS EFEKTIF CEGAH POTENSI PHK

Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021
harus dilakukan secara efektif dan ketat, agar tidak berkepanjangan dan menyebabkan
munculnya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Ekonom dari Universitas Brawijaya Nugroho Suryo Bintoro menjelaskan, penerapan PPKM
Darurat harus efektif menekan penambahan kasus konfirmasi positif COVID-19 agar tidak
diperlukan perpanjangan atau PPKM Darurat tahap kedua.
187