Page 227 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021
P. 227
Padahal dalam aturan PPKM Darurat disebutkan, hanya sektor esensial dan kritikal yang boleh
melaksanakan sebesar 50%.
Direskrimum, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat mengatakan, saat ini timnya bekerja sama
dengan Satpol PP dan Disnaker mulai memburu kantor-kantor yang masuk buka dan melanggar
ketentuan. Termasuk mereka yang masih memaksa pegawai untuk kerja di kantor.
"Kami bertiga dari Direktorat Kriminal Umum, kemudian dari Satpol PP, dan dari Dinas Tenaga
Kerja DKI, tujuannya adalah ingin menjamin bahwa ketentuan yang tertera di dalam pelaksanaan
PPKM Darurat itu terlaksana dengan baik," ujar Tubagus dalam keterangannya, Selasa (6/7).
Menurutnya, yang menjadi latar belakang terjadinya penumpukan di beberapa titik penyekatan
adalah masih adanya kantor-kantor yang bukan kritikal dan esensial yang mempekerjakan
karyawannya.
"Kalau kantor-kantor ini memang melakukan sesuai ketetapan dari PPKM Darurat, maka
insyaallah orang-orang tidak akan terlalu banyak masuk ke Jakarta dan pelaksanaan PPKM
Darurat ini terselenggara dengan baik," ungkapnya.
Tubagus menjelaskan dari hasil koordinasi dengan Disnaker dan Satpol PP akan melakukan
penyidikan karena masih adanya laporan dari karyawan yang memang masih dipaksa untuk
bekerja ke kantor "Hari ini, dengan kewenangan yang ada, kewenangan penyidikan ada di
Direktorat Reserse. Kemudian nanti dari perda ada Satpol PP. Bagaimana mekanisme pengatur
tenaga kerja ada Pak Kadisnaker," jelasnya.
"Intinya kita bertiga saat ini untuk menjamin bahwa pelaksanaan PPKM dapat terselenggara
dengan baik," tutupnya.
226
