Page 232 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021
P. 232

POLISI DAN DISNAKER DKI RAZIA KANTOR BANDEL MASIH MASUK SAAT PPKM
              DARURAT
              Satgas Gakkum PPKM Darurat Polda Metro Jaya mulai menyisir sejumlah perusahaan yang masih
              memaksa  karyawan  untuk  datang  ke  kantor.  Padahal,  bukan  termasuk  sektor  esensial  atau
              sektor kritikal sesuai aturan di PPKM Darurat.

              Direktur  Reserse  Kriminal  Umum  Polda  Metro  Jaya  Kombes  Pol  Tubagus  Ade  Hidayat
              menerangkan,  Satgas  Gakkum  bersama  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Provinsi  DKI
              Jakarta  berkeliling  untuk  memastikan  perusahaan  mematuhi  kebijakan  Pembatasan  Kegiatan
              Masyarakat (PPKM) Darurat.
              "Kami  bertiga  tujuannya  adalah  ingin  menjamin  bahwa  ketentuan  yang  tertera  di  dalam
              pelaksanaan PPKM Darurat itu terlaksana dengan baik," kata dia di Polda Metro Jaya, Selasa
              (6/7).

              Tubagus menerangkan, berkaca pada hari Senin kemarin. Terdapat penumpukan kendaraaan di
              beberapa  titik  penyekatan.  Tubagus  menduga,  pengendara  yang  hendak  menuju  ke  Jakarta
              akibat  atasanya  masih  menyuruh  karyawan  datang  ke  kantor.  Sebagaimana  laporan  yang
              diterima oleh Satgas Gakkum PPKM Darurat Polda Metro Jaya.

              "Kantor apa? Kantor yang bukan kritikal dan bukan esensial. Kalau kantor-kantor ini memang
              melakukan sesuai ketetapan dari PPKM Darurat, maka, Insya Allah orang-orang tidak akan terlalu
              banyak masuk ke Jakarta dan pelaksanaan PPKM Darurat ini terselenggara dengan baik," ujar
              dia.
              Tubagus menerangkan, kantor-kantor yang terbukti melanggar PPKM pasti ditindak. Dalam hal
              ini, kepolisian akan melihat bentuk pelanggaran yang dilakukan.

              Tubagus  menyebut,  seandainya  ditemukan  unsur  pidana.  Tak  menutup  kemungkinan,  pihak
              perusahaan dijerat Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
              atau Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

              "Kita melihatnya bentuknya seperti apa, itulah penting bagi kita untuk melibatkan semua yang
              terkait, seperti dinas naker kemudian Satpol PP. Dan kalau misalnya memenuhi kriteria atau
              memenuhi  unsur  Pasal  14  UU  No  4  Tahun  1984  tentang  Wabah  Penyakit  maka  Direktorat
              Kriminal Umum akan melakukan penyidikan," ujar dia.

              Tubagus kembali menegaskan, razia ini bertujuan agar seluruh elemen masyarakat mematuhi,
              bukan harus ditindak secara hukum dulu tetapi ini adalah ketentuan.

              "Ini  tanggung  jawab  bersama  supaya  penanggulangan  wabah  berlangsung  baik  gitu,  bukan
              kucing-kucingan tapi dilandasi kesadaran. Nah yang sudah dikasih tahu, yang sudah diingatkan
              masih seperti itu, maka, masuk dalam kualifikasi menghalang-halangi penanggulangan wabah
              penyakit, kita akan tindak," tandas dia.
















                                                           231
   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237