Page 234 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021
P. 234

Pada edaran yang diterima, Ida mengatakan situasi terkini penularan Covid-19 dan dampaknya
              terhadap dunia kerja baik yang bekerja di rumah maupun dari tempat kerja maka perlu dilakukan
              upaya untuk meningkatkan daya tahan pekerja agar tetap dapat bekerja dan produktif.

              Menaker  meminta  kepada  para  gubernur  untuk  menyampaikan  imbauan  kepada  pemimpin
              perusahaan  agar  mengoptimalkan  pelaksanaan  edaran  nomor  M/7/AS.02.02/V/2020  tentang
              rencana keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan protokol pencegahan
              penularan Covid-19 di perusahaan yang telah diterbitkan sebelumnya.

              "Mematuhi  pelaksanaan  pengetatan  aktivitas  sesuai  dengan  kebijakan  PPKM  darurat,"  tegas
              Menaker Ida dalam edaran tersebut.
              Ida juga meminta agar dunia usaha mendukung kebijakan pemerintah terkait program vaksinasi
              Covid-19  dengan  mendorong  dan  memberikan kesempatan  atau  memfasilitasi  pekerja  untuk
              mengikuti vaksinasi.

              Perusahaan  juga  diminta  mengupayakan  penyediaan  masker  dan  perlengkapan  kesehatan
              seperti  hand  sanitizer,  vitamin  atau  suplemen  kesehatan  lainnya  secara  rutin  bagi  pekerja.
              Mereka  juga  diminta  untuk  mengoptimalkan  sarana  kesehatan  di  perusahaan  jika  sudah
              memilikinya.

              Dia  juga  mendorong  dunia  usaha  untuk  mengefektifkan  panitia  pembina  keselamatan  dan
              kesehatan kerja di perusahaan untuk menyusun dan melaksanakan langkah-langkah strategis
              sebagai antisipasi apabila terjadi keadaan darurat.

              "Bagi perusahaan yang belum memiliki P2K3 dapat membentuk Satgas Penanganan Covid-19.
              P2K3  atau  Satgas  Penanganan  Covid-19  dimaksud  untuk  berkoordinasi  dengan  Satgas
              Penanganan Covid-19 pemerintah daerah setempat," ujarnya.

              Pemerintah  sebelumnya  telah  memutuskan  untuk  melaksanakan  PPKM  darurat  di  tengah
              meningkatnya penambahan kasus baru secara signifikan yang dilaksanakan pada 3-20 Juli 2021
              di Jawa dan Bali.

              Salah  satu  cakupan  pengetatan  adalah  seluruh  pekerja  di  sektor  non-esensial  harus
              melaksanakan bekerja dari rumah (work from home). Sementara bagi pekerja sektor esensial
              dan kritikal dapat bekerja dari kantor dengan jumlah pekerja yang dibatasi.






























                                                           233
   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239