Page 10 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 APRIL 2021
P. 10

Judul               Jangan Persulit Korban PHK
                Nama Media          Kompas
                Newstrend           Jaminan Kehilangan Pekerjaan
                Halaman/URL         Pg9
                Jurnalis            Age
                Tanggal             2021-04-01 04:14:00
                Ukuran              190x254mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 156.750.000

                News Value          Rp 470.250.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              positive - Nabiyla Risfa Izzati (Dosen Hukum Ketenagakerjaan dari Fakultas Hukum Universitas
              Gadjah Mada) Ini pemikiran usang. Dalam konteks lebih luas, semakin mudah diakses, program
              ini justru akan semakin menguntungkan negara dan perekonomian. Pekerja sebenarnya lebih
              ingin mempertahankan pekerjaannya dibandingkan mengejar JKP

              negative  -  Timboel  Siregar  (Sekjen  Organiasi  Pekerja  Seluruh  Indonesia)  PKWT  lebih  butuh
              pelatihan peningkatan kapasitas dan akses informasi pasar kerja. Seharusnya JKP bisa menjawab
              itu, tetapi ternyata dibatasi


              Ringkasan

              Syarat  dan  kriteria  untuk  mengakses  program  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan  dinilai  masih
              diskriminatif  dan  menyulitkan  pekerja  korban  pemutusan  hubungan  kerja.  Pemerintah
              menjanjikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebagai perlindungan sosial bagi pekerja
              korban pemutusan hubungan kerja. Namun, syarat dan kriteria untuk mengakses program itu
              dinilai  masih  mempersulit  dan  mendiskriminasi  pekerja  rentan  yang  paling  membutuhkan
              perlindungan.


              JANGAN PERSULIT KORBAN PHK

              Syarat  dan  kriteria  untuk  mengakses  program  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan  dinilai  masih
              diskriminatif dan menyulitkan pekerja korban pemutusan hubungan kerja.

              Pemerintah  menjanjikan  program  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan  sebagai  perlindungan  sosial
              bagi pekerja korban pemutusan hubungan kerja. Namun, syarat dan kriteria untuk mengakses
              program  itu  dinilai  masih  mempersulit  dan  mendiskriminasi  pekerja  rentan  yang  paling
              membutuhkan perlindungan.

              Ketentuan  syarat  kepesertaan  dan  penyelenggaraan  program  dalam  Peraturan  Pemerintah
              Nomor  37  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan  (JKP)  perlu
              direvisi agar lebih maksimal dalam melindungi pekerja dan mendorong perputaran roda ekonomi.
                                                            9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15