Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 APRIL 2021
P. 50
Judul Larangan & Sanksi Mudik Lebaran 2021: Aturan, Fakta, Persepsi Publik
Nama Media detik.com
Newstrend Larangan Mudik Lebaran 2021
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5515707/larangan--
sanksi-mudik-lebaran-2021-aturan-fakta-persepsi-publik
Jurnalis Rosmha Widiyani
Tanggal 2021-03-31 18:41:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia) Sesuai arahan Presiden dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat
menteri, maka ditetapkan mudik ditiadakan tahun 2021 mudik ditiadakan. Untuk himbauan,
supaya tidak bepergian kecuali dalam keadaan urgent
negative - Budi Setiyadi (Permenhub) Kendaraan yang akan keluar dan atau masuk wilayah
dalam Pasal 2 pada tanggal 8-31 Mei 2020 diarahkan kembali ke asal perjalanan dan dikenai
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Ringkasan
Pemerintah telah resmi menetapkan larangan mudik lebaran 2021 . Dikutip dari situs Kemenko
PMK, larangan yang berlaku tanggal 6-17 Mei 2021 ini bisa dikecualikan dalam keadaan penting.
Muhadjir mengatakan, urgensi mudik akan ditentukan instansi dan perusahaan tempat
masyarakat bekerja. Panduan diatur Kemenpan RB, tanggung jawab perusahaan ditetapkan
Kemenaker, dan selain itu yang ditetapkan Kemendagri.
LARANGAN & SANKSI MUDIK LEBARAN 2021: ATURAN, FAKTA, PERSEPSI PUBLIK
Pemerintah telah resmi menetapkan larangan mudik lebaran 2021 . Dikutip dari situs Kemenko
PMK, larangan yang berlaku tanggal 6-17 Mei 2021 ini bisa dikecualikan dalam keadaan penting.
"Sesuai arahan Presiden dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri, maka ditetapkan
mudik ditiadakan tahun 2021 mudik ditiadakan. Untuk himbauan, supaya tidak bepergian kecuali
dalam keadaan urgent," kata Menko PMK Muhadjir Effendy.
Muhadjir mengatakan, urgensi mudik akan ditentukan instansi dan perusahaan tempat
masyarakat bekerja. Panduan diatur Kemenpan RB, tanggung jawab perusahaan ditetapkan
Kemenaker, dan selain itu yang ditetapkan Kemendagri.
49
