Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 APRIL 2021

Larangan mudik 2021 menimbulkan serangkaian reaksi dari para netizen. Misalnya apakah ada
sanksi dan larangan mudik Lebaran 2021 dan aturan formalnya. Berikut aturan, fakta, serta
persepsi publik terkait larangan dan sanksi mudik Lebaran 2021 A. Aturan mudik Lebaran 2021
Larangan mudik 2021 berlaku untuk PNS, pegawai BUMN, anggota TNI/Polri, serta seluruh
pegawai swasta dan masyarakat Indonesia. Meski mudik dilarang, cuti bersama Idul Fitri pada
12 Mei 2021 tetap dilaksanakan.

Aturan larangan mudik 2021 diharapkan bisa memaksimalkan manfaat vaksin massal yang
diberikan beberapa waktu lalu. Mekanisme pergerakan orang dan barang lebih lanjut saat Idul
Fitri diatur kementerian atau lembaga terkait, bersama MUI dan organisasi keagamaan lainnya.

Sebelum larangan mudik 2021, aturan serupa diterapkan pada tahun 2020. Larangan mudik
2020 diatur dalam Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama
Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19.

B. Sanksi mudik 2021 Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi pernah
menjelaskan, penerapan sanksi larangan mudik berdasarkan UU nomor 6 tahun 2018. Undang-
undang in digunakan dalam larangan mudik 2020.

"Kendaraan yang akan keluar dan atau masuk wilayah dalam Pasal 2 pada tanggal 8-31 Mei
2020 diarahkan kembali ke asal perjalanan dan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan," tulis Permenhub 25/2020 dalam pasal enam.

Undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan mengharuskan masyarakat patuh pada aturan
yang berlaku. Pasal 93 menyatakan, pelanggar bisa dikenakan pidana penjara paling lama satu
tahun dan atau denda paling banyak Rp 100 juta.

C. Persepsi publik terkait larangan dan sanksi mudik Lebaran 2021 Survei persepsi masyarakat
yang dilakukan Kemenhub bersama ITB dan lembaga media menyatakan, masih ada 11 persen
orang yang nekat mudik meski dilarang. Jumlah ini diperkirakan setara 27,6 juta orang.
Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat
Djoko Setijowarno menyatakan, larangan dan sanksi mudik 2021 pasti menemui pelanggaran.
Namun jika tidak dilanggar, banyak orang yang akan mudik dengan risiko ledakan jumlah kasus
COVID-19.
Djoko menyarankan, pemerintah melarang semua jalur mudik pada 6-17 Mei 2021. Saran ini
mempertimbangkan praktik larangan mudik 2020, yang menghentikan operasional semua moda
transportasi pada 25 April-9 Mei.

50