Page 78 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 APRIL 2021
P. 78

Judul               Jika THR Dicicil, Pakar Hukum Unair Minta Perusahaan Transparan
                Nama Media          kompas.com
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         https://www.kompas.com/edu/read/2021/03/31/150213671/jika-thr-
                                    dicicil-pakar-hukum-unair-minta-perusahaan-transparan
                Jurnalis            Dian Ihsan
                Tanggal             2021-03-31 15:02:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative  -  Hadi  Shubhan  (Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangga  (  Unair  ))  Dikatakan
              melanggar aturan iya. Tetapi merujuk pandemi Covid-19, saya lihat SE Kemenaker bisa dipahami
              melihat kondisi krisis yang terpenting bukan buruh dapat THR atau tidak, tapi buruh masih bisa
              kerja atau tidak

              positive - Hadi Shubhan (Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga ( Unair )) Sementara bagi
              pemerintah, aturan itu sebagai penyeimbang supaya sektor perusahaan tetap berjalan
              positive - Hadi Shubhan (Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga ( Unair )) Dari sini fungsi
              pengawas ketenagakerjaan yang ada di Disnaker setempat harus diperkuat. Setiap perusahaan
              harus transparan dengan kondisi keuangan. Jangan sampai perusahaan memanfaatkan momen
              itu
              negative - Hadi Shubhan (Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga ( Unair )) Jangan hanya
              menuntut buruh untuk memahami situasi, tetapi pihak perusahaan sendiri tidak transparan dan
              acuh pada nasib buruh



              Ringkasan
              Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) berencana mengeluarkan Surat Edaran (SE) bagi
              perusahaan  agar  bisa  mencicil  pemberian  Tunjangan  Hari  Raya  (  THR  )  seperti  tahun
              sebelumnya. Adanya rencana itu direspon oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga (
              Unair ) Hadi Shubhan. Secara teknis dan norma, kata Hadi, SE itu telah melanggar peraturan.



              JIKA THR DICICIL, PAKAR HUKUM UNAIR MINTA PERUSAHAAN TRANSPARAN

              Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) berencana mengeluarkan Surat Edaran (SE) bagi
              perusahaan  agar  bisa  mencicil  pemberian  Tunjangan  Hari  Raya  (  THR  )  seperti  tahun
              sebelumnya.

                                                           77
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83