Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 APRIL 2021
P. 79
Adanya rencana itu direspon oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga ( Unair ) Hadi
Shubhan.
Secara teknis dan norma, kata Hadi, SE itu telah melanggar peraturan.
Karena dalam Permenaker Nomor 6 tahun 2016 telah menyatakan, bahwa perusahaan swasta
harus memberikan hak THR buruh paling lambat H-7 lebaran.
Selain itu, Hadi menyebutkan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 yang
akan memberikan denda 5 persen kepada perusahaan apabila terjadi keterlambatan dalam
pemberian THR.
"Dikatakan melanggar aturan iya. Tetapi merujuk pandemi Covid-19, saya lihat SE Kemenaker
bisa dipahami melihat kondisi krisis yang terpenting bukan buruh dapat THR atau tidak, tapi
buruh masih bisa kerja atau tidak," kata dia melansir laman Unair, Rabu (31/3/2021).
Dia menuturkan tidak ada pihak yang diuntungkan dalam SE itu.
Bagi perusahaan sendiri, sebut Hadi, SE itu menjadi diskresi bagi kondisi keuangan perusahaan.
"Sementara bagi pemerintah, aturan itu sebagai penyeimbang supaya sektor perusahaan tetap
berjalan," ujar pria yang menjabat sebagai Direktur Kemahasiswaan Unair.
Meski dia menilai pencicilan THR saat pandemi bisa dipahami, tapi tidak boleh dilakukan oleh
semua perusahaan.
Menurut dia, perusahaan yang masih mampu dan memiliki margin dalam laporan keuangannya.
Maka perusahaan harus tetap memberikan hak THR buruh sesuai aturan waktu.
Namun, apabila kondisi perusahaan mengalami krisis atau kerugian selama pandemi Covid-19,
maka pemberian THR dengan sistem cicil bisa diperbolehkan.
"Dari sini fungsi pengawas ketenagakerjaan yang ada di Disnaker setempat harus diperkuat.
Setiap perusahaan harus transparan dengan kondisi keuangan. Jangan sampai perusahaan
memanfaatkan momen itu," tegas dia.
Dia berharap agar buruh dapat memahami SE itu dengan melihat situasi pandemi saat ini yang
merugikan berbagai sektor industri.
Ditambah lagi, lanjut Hadi, adanya larangan pemerintah untuk melakukan mudik juga
menjadikan urgensi THR tidak begitu mendesak bagi buruh.
Meski demikian, dia mengimbau perusahaan juga bisa memahami kondisi buruh dengan tetap
memberikan THR sebagaimana jumlahnya dan dalam bentuk uang.
"Jangan hanya menuntut buruh untuk memahami situasi, tetapi pihak perusahaan sendiri tidak
transparan dan acuh pada nasib buruh," ucapnya.
Dia menambahkan, agar negara tetap melakukan pengawasan terhadap kondisi setiap
perusahaan agar penerapan SE itu dapat berjalan efektif.
78
