Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 APRIL 2021

ATURAN BEASISWA ANAK PESERTA JAMSOSTEK BELUM TERBIT, INI PENJELASAN
BPJS KETENAGAKERJAAN
JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan
bahwa manfaat beasiswa bagi anak dari pekerja yang mengalami kecelakaan atau kematian
masih disusun. Kompleksitas manfaat membuat penyusunan aturan membutuhkan waktu dan
dukungan dari berbagai pihak.

Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek
Irvansyah Utoh Banja menjelaskan bahwa pemberian beasiswa merupakan amanat Peraturan
Pemerintah (PP) 82/2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
dan Jaminan Kematian (JKm).

Anak dari pekerja atau peserta BP Jamsostek yang mengalami cacat karena kecelakaan kerja
atau mengalami kematian berhak menerima manfaat beasiswa hingga perguruan tinggi
maksimal Rp174 juta. Manfaat itu diberikan untuk dua orang anak, mulai dari tingkat taman
kanak-kanak (TK) sampai perguruan tinggi.

Penyaluran bantuan beasiswa tersebut akan diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker). Adapun, menurut Utoh, aturan tersebut sedang difinalisasi oleh
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dengan melibatkan BP Jamsostek serta kementerian
dan lembaga lain yang terkait.

"Kompleksitas dari kriteria penerima manfaat beasiswa membuat regulasi tersebut harus
mempertimbangkan berbagai aspek, agar tepat sasaran dan dapat diimplementasikan di
lapangan. Sehingga upaya Kemnaker merumuskan regulasi turunan yang komprehensif perlu
diapresiasi," ujar Utoh dalam keterangan resmi yang diperoleh Bisnis, Rabu (31/3/2021).

BP Jamsostek berharap dengan adanya beasiswa itu, nilai manfaat bagi peserta dapat
meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Menurut Utoh, pihaknya pun terus mendukung
Kemenaker dalam menyelesaikan aturan teknis tersebut.

"Program ini dilahirkan dengan semangat memberikan manfaat lebih kepada masyarakat,
khususnya bagi peserta BP Jamsostek. Sehingga kami berharap, program ini bisa segera
terlaksana dalam waktu dekat," ujar Utoh.
Sebelumnya, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyatakan bahwa aturan
teknis yang belum kunjung terbit membuat manfaat beasiswa belum dapat terealisasi. Padahal,
dana beasiswa itu sudah tersedia dan siap diberikan.

"Hingga saat ini Menteri Ketenagakerjaan tidak pernah menginformasikan alasan keterlambatan
pembuatan Permenaker. Di lapangan, pihak BPJS Ketenagakerjaan yang cenderung disalahkan
atas belum diterimanya beasiswa ini," ujar Timboel.

Timboel menilai bahwa Menteri Ketenagakerjaan harus menjelaskan perkembangan proses
pembuatan Permenaker itu, mengingat sudah lebih dari satu tahun amanat PP 82/2019 belum
terealisasi. Presiden pun dinilai perlu memberikan perhatian atas kondisi tersebut.

"Semoga Permenaker ini bisa segera selesai dan anak-anak yang berhak atas beasiswa segera
memperolehnya," ujar Timboel.

73