Page 57 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2021
P. 57
"Ini dampak dari masih berlakunya sistim khafala di Arab yang kemudian (memang) mengarah
pada eksploitasi," ujar Nur Harsono, Senin (22/2/2021).
Menurut Harsono, beberapa kali Kemnaker memang melakukan upaya pembahasan dengan
perusahaan penempatan PMI maupun Pemerintah Arab Saudi. Hingga pada akhirnya, program
SPSK pun ditawarkan sebagai solusi permasalahan tersebut.
"Dari maraknya kasus PMI Saudi (terdahulu), pemerintah selayaknya bisa mengambil pelajaran.
Sebagian besar pelaku penempatan yang telah ditunjuk oleh Ditjen Binapenta tersebut adalah
mereka yang dahulu kuat memiliki relasi dengan para agen Saudi yang mensuplai PMI ke para
pengguna," imbuhnya.
Harsono pun menegaskan kebijakan penempatan PMI tujuan Arab Saudi ke pihak Swasta
seharusnya diimbangi dengan jaminan perlindungan dari negara. Tujuannya supaya penempatan
PMI terhindar dari praktek komoditisasi PMI yang merendahkan harkat dan martabat anak
bangsa. Dengan demikian, kata dia, pemerintah seharusnya tidak boleh lengah dan harus
mengantisipasi terjadinya permasalahan agar tidak terulang kembali.
56
