Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 108
HARAPAN BARU DI TENGAH KONTROVERSI CIPTA KERJA
Pemerintah resmi menjadikan omnibus law Cipta Kerja merjadi Undang-Undang (UU) dengan
Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. Presiden Joko Widodo meneken pengesahan UU ini pada 2
November 2020.
Belum genap sehari, beleid resmi setebal 1.187 halaman ini masih tetap mengundang protes
dan kontroversi. Mulai dari makna seperti halnya arti minyak dan gas bumi hingga rujukan pasal
yang tak ada dalam pasal yang dirujuk.
Meski begitu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan UU ini tetap diterapkan meski ada
kesalahan teknis penulisan. "Kekeliruan bersifat teknis administratif, tidak berpengaruh ke
implementasi UU Cipta Kerja," kata Pratikno, Selasa (3/11).
Implementasi UU Cipta Kerja ini ditunggu bagi banyak pihak, utamanya pelaku usaha. Mereka
optimistis beleid ini dan turunannya akan mampu menarik investasi sehingga bisa membuka
lapangan kerja baru. "UU ini akan membuat investasi masuk ke Indonesia, tidak cuma investor
asing melainkan juga pebisnis dalam negeri," ujar Sutrisno Iwantono, Ketua Bidang Kebijakan
Publik, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Ajib Hamdani, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Himpungan Pengusaha Muda Indonesia
(Hipmi) berharap, pemerintah segera merilis aturan turunan UU in agar bisa diimplementasikan.
Pemerintah harus mengebut penyelesaian 137 Peraturan Pemerintah (PP) dan lima Peraturan
Presiden (Perpres) sebagai pelaksana UU No 11/2020 ini.
Gelombang uji materi
Harapan pemerintah dan pengusaha agar beleid baru mengundang investasi baru tak
menyurutkan protes terhadap aturan ini. Beberapa kelompok masyarakat langsung mengajukan
uji materi UU No 11/2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK mencatat, Selasa (3/11) sore, ada
empat pihak yang mengajukan permohonan uji materi terhadap UU ini.
Dari empat permohonan uji materi tersebut, tiga permohonan sudah diagendakan sidang. "Yang
sudah diagendakan sidang ada tiga. Tambahan baru dari permohonan KSPI," ucap Fajar
Laksono, Juru Bicara MK kepada KONTAN, kemarin, (3/11).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, uji materi UU No
11/2020 ini diajukan karena UU ini membuat Indonesia kembali ke rezim upah murah yang
merugikan buruh. UU Cipta Kerja ini juga membuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah
tak wajib lagi menaikkan upah minimum. Padahal upah minimum adalah perlindungan negara
ke masyakarat lemah.
Selain itu, pengaturan tenaga alih daya di UU No 11/2020 bisa diterapkan di semua jenis
pekerjaan sehingga korporasi tak perlu merjadikan pekerja alih daya sebagai karyawan Sumber:
Riset KONTAN, Mahkamah Konstitusi tetap korporasi "Seluruh isi UU Cipta Kerja khususnya
klaster ketenagakerjaan merugikan buruh," tandas Said.
Direktur Pusat Studi dan Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari
menyebut, kontroversi UU Cipta Kerja merupakan buah dari penyusunan UU yang tertutup dan
107
