Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
        P. 103
     Judul               Akuntabilitas Politik UU Cipta Kerja
                Nama Media          Jawa Pos
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg4
                Jurnalis            Opini
                Tanggal             2020-11-04 03:57:00
                Ukuran              283x344mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 314.130.000
                News Value          Rp 942.390.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif
              Ringkasan
              SILANG  sengkarut  pengesahan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  menjadi  tontonan  paling
              kontroversial dalam kerja-kerja legislasi. Pengesahan tersebut mendapat atensi banyak pihak
              seperti  akademisi,  organisasi  kemasyarakatan  dan  keagamaan,  serta  ormas  perburuhan.
              Resistansi dari kelompok buruh memang wajar. Sebab, sektor perburuhan atau ketenagakerjaan
              dianggap paling dikucilkan.
              Namun, di luar itu, gejolak publik sesungguhnya tidak perlu menguap apabila kerja-kerja politik
              legislasi berjalan secara fair dan seimbang. Artinya, posisi politik di luar pemerintah cukup kuat.
              Dengan begitu, suplemen politik untuk mencegah terjadinya penyimpangan proses legislasi bisa
              dikontrol oleh politik perwakilan itu sendiri.
              AKUNTABILITAS POLITIK UU CIPTA KERJA
              SILANG  sengkarut  pengesahan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  menjadi  tontonan  paling
              kontroversial dalam kerja-kerja legislasi. Pengesahan tersebut mendapat atensi banyak pihak
              seperti  akademisi,  organisasi  kemasyarakatan  dan  keagamaan,  serta  ormas  perburuhan.
              Resistansi dari kelompok buruh memang wajar. Sebab, sektor perburuhan atau ketenagakerjaan
              dianggap paling dikucilkan.
              Namun, di luar itu, gejolak publik sesungguhnya tidak perlu menguap apabila kerja-kerja politik
              legislasi berjalan secara fair dan seimbang. Artinya, posisi politik di luar pemerintah cukup kuat.
              Dengan begitu, suplemen politik untuk mencegah terjadinya penyimpangan proses legislasi bisa
              dikontrol oleh politik perwakilan itu sendiri.
                                                           102
     	
