Page 250 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 250
Menurut dia, keputusan penetapan UMP 2021 itu dikeluarkan melalui Surat Keputusan Gubernur
Nomor 602/2020. Pihaknya mengikuti instruksi dari Pemerintah Pusat untuk tidak menaikan
UMP. Yang mana, besaran UMP tahun ini mencapai Rp3.043.111 per bulan, dengan standar
tujuh jam kerja sehari atau 40 jam kerja dalam sepekan.
"Pemerintah pusat sudah menganjurkan untuk tak menaikan UMP, kita menghormati itu. Namun,
kita juga ingin buruh untuk hidup lebih baik dan pengusaha tak tertekan," kata Deru.
Ia mengungkapkan, keputusan yang dikeluarkannya tersebut sudah melalui berbagai kajian dan
pertimbangan. Mengingat di situasi perekonomian kini terdampak krisis akibat pandemi Covid-
19. Karena itu, pihaknya meminta kepada perusahaan-perusahaan atau pemberi kerja dapat
mematuhi keputusan yang telah dikeluarkannya tersebut.
"Di dalam surat keputusan itu, saya menambahkan kata-kata minimal sama dengan UMP tahun
2020. Jadi, misal perusahaan sanggup untuk meningkatkan upah di atas UMP, silahkan dinaikan.
Tapi, jangan sampai upah yang diberikan kurang dari UMP yang ditetapkan," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumsel, Koimudin
menambahkan, terkait tidak ada kenaikan UMP pada 2021 sesuai Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan No.M/11/HK.04/X/2020.
Dikatakan dia, pada Surat tersebut disebutkan Menteri Ketenagakerjaan melihat kondisi ekonomi
Indonesia belum pulih, sehingga para gubernur diminta untuk tidak menaikkan UMP pada 2021
demi kelangsungan ekonomi ke depan.
"Semuanya sudah kita lakukan pertimbangan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
pada 26 Oktober 2020 lalu," singkatnya.
Reporter: Rio Adi Pratama Reporter: Alwi Alim Editor: Ibrahim Arsyad.
249
