Page 306 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

Untuk mendorong kembali agar pelaku usaha di tanah air mendapatkan kesempatan
merevitalisasi kembali usahanya, salah satu instrumen kebijakan yang bisa dikembangkan
pemerintah adalah melalui keputusan tidak menaikkan upah minimum buruh. Para pengusaha
yang selama pandemi Covid-19 telah terbebani karena pangsa pasar yang turun drastis, memang
berat jika mereka harus menanggung beban kenaikan upah minimum buruh 2021.

Dengan menunda kenaikan besar upah minimum, pemerintah berharap ruang gerak dan nafas
para pengusaha bisa lebih leluasa. Masalahnya sekarang, bagaimana dengan nasib kaum buruh
yang upahnya tidak naik pada tahun 2021? Sepanjang harga barang kebutuhan hidup sehari-
hari tidak ikut naik dan masih dalam jangkauan kondisi keuangan buruh, barangkali tidak
masalah seberapa pun upah buruh ditetapkan. Namun demikian, lain soal jika upah minimum
diputuskan tidak naik, sementara harga kebutuhan hidup sehari-hari justru naik.

Adapun secara garis besar, dampak yang terjadi jika upah minimum buruh tidak naik di tahun
depan adalah: Pertama, bila upah minimum tahun depan diputuskan tidak naik, maka bisa
dipastikan daya beli masyarakat akan semakin turun. Akibat tidak lagi memiliki tabungan dan
penghasilan yang rutin dan memadai, maka bisa dipastikan daya beli masyarakat akan turun
hingga berakibat pada anjloknya tingkat konsumsi masyarakat.

Kedua, keputusan pemerintah tidak menaikkan upah minimum buruh bukan tidak mungkin
menjadi preseden buruk bagi kepentingan dan posisi tawar (bargaining position) kaum buruh.
Berbeda dengan pengalaman selama situasi krisis ekonomi di mana upah buruh tetap naik meski
kondisi perekonomian sedang lesu--, saat ini pemerintah lebih memilih untuk memfasilitasi
kalangan pengusaha yang tengah lesu karena didera pandemi Covid-19.

Ke depan, dengan alasan kondisi perekonomian belum sepenuhnya pulih, maka jangan-jangan
pada tahun-tahun berikutnya pun upah minimum buruh tetap sama. Kekhawatiran seperti ini
sangat mungkin berkecamuk di benak kaum buruh.

Ketiga, berkaitan dengan posisi kaum buruh dalam konteks kelangsungan dunia usaha.
Keputusan menetapkan upah minimum buruh tetap di tahun 2021 nanti, itu berarti buruh masih
ditempatkan sebagai beban perusahaan dan menjadi bagian dari pos pengeluaran perusahaan,
bukan investasi atau aset yang berharga. Cara pandang buruh sebagai beban perusahaan inilah
yang sampai kapan pun usulan kenaikan upah buruh sulit dipenuhi.

Sense of belonging Saat ini, pemerintah sesungguhnya berada pada posisi yang dilematis. Di
satu sisi jika pemerintah memutuskan untuk mengakomodasi kepentingan pengusaha dan
memutuskan tidak menaikkan upah minimum, niscaya akan muncul resistensi dari kaum buruh
yang sulit diduga kapan bakal berakhir. Di sisi lain, jika pemerintah menerima tuntutan kaum
buruh dan menaikkan upah minimum, maka jangan-jangan kelangsungan usaha di tanah air
akan terancam kolaps.

Memang, kalau menggunakan rumusan UMP dan UMK menurut PP Nomor 78 Tahun 2015,
kalkulasi matematis upah minimum buruh tidak ada kenaikan alias nol persen. Artinya, dalam
regulasi perhitungan kenaikan upah minimum yang didasarkan pada upah minimum tahun
berjalan dikalikan dengan inflasi plus pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan minus, maka
peluang kaum buruh mendapatkan kenaikan upah minimum jelas sangat kecil.

Tetapi, pertanyaan kemudian jika upah minimum benar tidak jadi naik di tahun depan, apakah
hal itu bukan tanpa risiko? Pertanyaan ini perlu dikaji lebih mendalam, karena ketika kaum buruh
merasa diperlakukan tidak adil, maka bukan tidak mungkin sense of belonging buruh pada
perusahaan akan memudar, sehingga ujung-ujungnya malah akan kontra-produktif.

Bagi perusahaan, keputusan pemerintah tidak menaikkan upah minimum mungkin dalam jangka
pendek terasa melegakan. Hanya saja, dalam jangka panjang, keputusan tidak menaikkan upah

305